Upaya Pemkot Surakarta mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) sejak 12 tahun lalu, kini mulai membuahkan hasil positif. Berbagai pembenahan sistemik program-program KLA membuat pemerintah pusat melirik Solo sebagai rujukan pembelajaran bagi ratusan kabupaten/kota di Indonesia.
“Solo sudah meraih predikat KLA kategori Utama sebanyak dua kali, yakni pada 2017 dan 2018. Tapi masih ada 128 kabupaten/kota yang belum apa-apa sampai sekarang. Sementara pemerintah pusat menargetkan Indonesia Layak Anak (Idola) bisa terwujud pada 2030 sesuai tahapan sustainable development goals,” ungkap Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, di sela-sela Rakor Percepatan KLA 128 Kabupaten/Kota di Kota Surakarta yang berlangsung di Hotel Alila, Senin (15/10).
Target pencapaian Idola itu, lanjut Lenny, mensyaratkan penyelenggaraan KLA di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Jika dihitung, sejak Kemen PP-PA menelurkan berbagai program pro tumbuh kembang anak itu pada 2006, baru 386 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan sebagian program tersebut. Itupun baru Solo dan Surabaya yang mencapai predikat tertinggi yakni KLA Utama. Selebihnya baru sebatas KLA kategori Pratama, Madya, dan Nindya.
”Sebenarnya 128 kabupaten/kota itu juga tidak berarti belum melakukan apa-apa. Namun pencapaian KLA ini butuh sistematisasi mulai dari perencanaan sampai implementasi. Makanya dalam rakor ini kami undang kepala badan perencanaan daerah serta kepala instansi yang mengampu perlindungan anak, untuk belajar bagaimana penyelenggaraan KLA yang dilakukan Pemkot Surakarta,” urai Lenny.
Ia lantas menunjuk beberapa contoh bagaimana sistematisnya upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bengawan. ”Penyelenggaraan KLA harus melibatkan semua komponen yang ada di daerah, mulai dinas-dinas, dunia usaha, lembaga masyarakat, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, sampai anak-anak sebagai aktor utama. Lalu semuanya itu harus dituangkan dalam gugus tugas KLA yang diketuai bupati/wali kota. Nah, di Solo gugus tugas itu sudah berjalan,” paparnya.
Contoh lain adalah partisipasi anak dalam program pembangunan. Salah satu kelebihan Solo di mata Kemen PP-PA adalah pelibatan anak-anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan pembentukan forum anak hingga tingkat RW.
”Belum lagi bicara infrastruktur ramah anak dan ramah anak penyandang disabilitas, seperti taman cerdas, perkantoran dan bus kota. Kami pun ingat bagaimana Presiden Jokowi saat menjabat Wali Kota, membangun ruang ASI pertama di terminal bus. Itu menjadikan kami sekarang juga membantu pembangunan ruang ASI di pasar tradisional, pelabuhan dan lokasi lain yang tidak tersentuh oleh dinas-dinas di daerah. Namanya perempuan menyusui tentu harus difasilitasi,” urai Lenny.
Karenanya tidak heran jika pertimbangan-pertimbangan tersebut mendorong Kemen PP-PA memberikan pemahaman kepada para peserta rakor, terkait bagaimana penyelenggaraan KLA di Kota Solo. Sejumlah acara termasuk kunjungan ke sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, radio anak, dan taman cerdas pun dirancang, agar 128 kabupaten/kota tersebut bisa belajar substansi dan manajemen pemenuhan hak anak dari Solo. ”Apapun yang dilakukan di sini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah sebelum diterapkan. Kalau berhasil diimplementasikan, Insya Allah seluruh daerah bisa menerapkan KLA dan anak-anak se-Indonesia bisa mendapatkan hak-haknya,” tandas Lenny.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Surakarta, Widdi Srihanto, mengapresiasi upaya-upaya Kemen PP-PA mewujudkan Idola pada 2030. Ia mengakui, Pemkot masih dihadapkan kepada persoalan iklan rokok guna menjadi KLA.
Karenanya secara bertahap keberadaan reklame, baliho maupun media iklan luar ruang lain yang berisi iklan rokok akan dihilangkan. Hal ini dinilai penting sebab kawasan tanpa rokok (KTR) maupun iklan promosi dan sponsor (IPS) rokok menjadi salah satu indikator pencapaian KLA. (**)
