Sejak awal Pedaringan disiapkan Pemerintah Kota Surakarta menjadi pusat pergudangan dan distribusi barang bagi wilayah-wilayah di eks Karesidenan Surakarta. Namun selama bertahun-tahun, kesan mangkrak dan tak terurus selalu melekat kepada kompleks kargo di atas lahan seluas 9,3 hektare tersebut. Maklum saja, hamparan lahan tidur penuh semak ternyata lebih mendominasi Pedaringan ketimbang infrastruktur pendukung usaha Perusahaan Pergudangan Kota (PPK) tersebut.
Untungnya Pemkot bergegas membenahi salah satu badan usaha yang menjadi peraup pendapatan asli daerah (PAD) itu. Berbagai ide pun diluncurkan sejak akhir 2016, demi memaksimalkan potensi Pedaringan pendulang keuntungan.
Bermula dari rencana pembangunan convention hall, kini tahap awal pengembangan usaha Pedaringan mulai dirintis. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi target terdekat Pemkot, untuk merealisasikan diversifikasi usaha Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Surakarta (nama baru PPK Pedaringan).
“Pemkot ingin membangun SPBU di Pedaringan, karena banyak potensi penjualan bahan bakar minyak (BBM) di sana,” ungkap Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.
Menunjuk lokasi pembangunan SPBU di sisi timur Pedaringan, yang berada di tepi Jalan Ki Hajar Dewantara, Wali Kota berharap, SPBU itu bisa menyuplai kebutuhan BBM bagi pengendara maupun warga sekitar.
“Tapi SPBU ini harus berbeda dibanding SPBU lainnya. Di sana banyak tempat perkuliahan, jadi akan dilengkapi kafe yang terbuka.”
Selain itu SPBU Pedaringan juga harus menyediakan solar bersubsidi, guna menyuplai kebutuhan bahan bakar truk-truk yang diparkir di lokasi tersebut. “Kami akan membantu pengurusan izin penjualan solar bersubsidi di SPBU itu,” tandas Rudy, demikian Wali Kota akrab disapa warganya.
Gayung pun bersambut. Manajemen perusahaan umum daerah (Perumda) tersebut serius menyiapkan pelbagai persyaratan pembangunan pom bensin itu. “Ada 19 izin yang sudah kami dapatkan. Perizinan lokal sudah lengkap. Tinggal izin bangun dari Pertamina,” kata Direktur Utama (Dirut) Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha, Chriswanto Tri Santoso.
Izin bangun tersebut, imbuh dia, bakal menjadi dasar Perumda menyelenggarakan lelang pendirian konstruksi SPBU. “Sembari mengurus izin bangun, kami juga mengurus pembuatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Kira-kira Maret sistem lelang elektronik itu sudah siap, setelah itu langsung lelang,” terang Chriswanto.
Jika tidak ada aral melintang, maka pembangunan pom bensin itu bisa dimulai Mei. Pembangunan diprediksi berlangsung selama enam bulan, dan SPBU ditarget beroperasi per Januari 2020.
“Pembangunan SPBU ini memang menjadi upaya pengembangan kawasan Pedaringan, yang sebelumnya terkesan kumuh. Kami optimalkan lahan tidur seluas 5 hektare, untuk pembangunan SPBU dan plan lain secara bertahap.”
Selain pom bensin, Chriswanto menyebut jika convention hall tetap menjadi prioritas utama rencana pengembangan yang telah disusun Pemkot dan manajemen perumda. “Lainnya adalah tenant, rest area untuk anak-anak muda, dan sebagainya,” jelas dia.
Bagi manajemen, opsi membangun SPBU bersifat realistis. Apalagi usaha baru itu diharapkan mampu mendongkrak omset Pedaringan, yang sebelumnya hanya mengandalkan jasa pergudangan dan logistik.
“Selama ini pergudangan seperti mentok, karena hanya menyumbang pendapatan sekitar Rp 3 miliar setahun. Kalau usaha logistik memang bisa menghasilkan lebih dari Rp 23 miliar setahun, namun kami harus bekerja ekstra. SPBU ini adalah optimalisasi potensi usaha dari sisi internal,” beber Chriswanto.
Pentingnya maksimalisasi potensi pendapatan itu, diakuinya, ikut dipengaruhi target PAD yang terus meningkat setiap tahunnya. “Tahun ini target kami sekitar Rp 1,4 miliar. Kalau tahun lalu berkisar Rp 1,2 miliar.” (**)
