Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) seakan tak pernah bosan menghampiri Kota Surakarta. Buktinya apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan perhubungan itu, sudah berkali-kali diberikan setiap tahun.
Tahun ini pun Kota Surakarta kembali meraih WTN 2019. Jika dihitung, WTN 2019 merupakan WTN ke-11 yang diraih Surakarta secara berturut-turut.
Minggu (15/9), Piala WTN 2019 itu diterima Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Hari Prihatno dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta Convention Centre (JCC). Menhub menyampaikan, peraih Piala WTN merupakan Pemprov dan Pemkot/Pemkab yang mampu menata transportasi publik dan lalu lintas di daerahnya dengan baik.
“Ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kota dan kabupaten serta operator yang telah memenuhi kriteria-kriteria dalam memfasilitasi layanan transportasi yang baik bagi masyarakat. Ini merupakan momen penting dalam rangka menyongsong Indonesia unggul dan maju, terutama dalam hal transportasi darat,” tegas dia.
Dari hasil penilaian tim Kemenhub, ditetapkan 92 provinsi, kota serta kabupaten yang berhak mendapatkan Piala WTN 2019. Para penerima itu terbagi dalam tiga kategori. Yakni Piala Tata Nugraha Wiratama, Piala WTN Dengan Catatan, serta Piala WTN Tanpa Catatan.
Piala Tata Nugraha Wiratama diserahkan kepada 15 Pemprov yang memiliki kabupaten/kota peraih penghargaan WTN 2019 terbanyak, Piala Wahana Tata Negara dengan Catatan diserahkan kepada 38 kabupaten/kota, adapun Piala Wahana Tata Negara Tanpa Catatan diberikan kepada 39 kabupaten/kota termasuk Kota Surakarta.
“Format penilaian WTN tahun ini memang berbeda dibandingkan format terakhir pada 2016-2017. Kali ini tidak ada Piala WTN Kencana, yang diberikan kepada daerah peraih WTN kelima kalinya secara berturut-turut dengan poin yang selalu meningkat,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub, Ari Wibowo.
Meski demikian, penghargaan tersebut tetap membanggakan. Bukan hanya menjadi penghargaan WTN kasta tertinggi untuk tingkat kabupaten/kota, Ari menilai jika WTN 2019 membuktikan jika Pemkot lulus dari kontrol pemerintah pusat terkait manajemen lalu lintas dan transportasi umum massal.
“Sejak 2018 penilaian administrasi dan pengisian formulir sudah kami lakukan. Lalu saat tim Kemenhub mengecek implementasi di lapangan, sama sekali tidak ada pendampingan dari kami. Saat awal tahun kami diminta memaparkan berbagai program dan inovasi-inovasi di Jakarta, tim penilai juga memberikan apresiasi atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemkot,” bebernya.
Meski tidak mengetahui secara persis perolehan nilai maupun keunggulan Surakarta dalam proses penjurian WTN, Ari yakin jika sederet inovasi bidang perhubungan menjadikan Surakarta layak dianggap mumpuni dalam layanan publik tersebut.
“Apresiasi kami dapatkan saat kami memaparkan sinergitas antarlembaga dalam manajemen lalu lintas. Misalnya sosialisasi keselamatan berkendara dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL). Juga masterplan pengembangan transportasi massal, karena ternyata tidak banyak daerah yang memilikinya.”
Penataan dan pengembangan moda transportasi massal, ternyata tidak berdiri sendiri. Kebijakan lain disebut Ari ikut mendukungnya. Kebijakan itu adalah memorandum of understanding (MoU) antara Wali Kota dan Kapolresta yang ditindaklanjuti dengan memorandum of agreement (MoA) antara Kepala Dishub, Kasatlantas, dan Kepala Dinas Pendidikan, tentang pelarangan siswa mengendarai motor.
“Jadi kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot terhadap keselamatan berkendara, tertib berlalu lintas, sekaligus keberpihakan atas tersedianya layanan transportasi massal yang memadai,” tandasnya.
Karena itu pula, raihan WTN ke-11 tanpa putus itu tidak lantas menjadikan Pemkot terlena.Asa akan peningkatan kualitas transportasi umum dilambungkan, demi optimalisasi layanan publik tersebut.
“Penataan lalu lintas dan transportasi massal yang terpadu dan terintegrasi di Solo tidak kalah dibanding kota besar lainnya. Sarana transportasi yang baik, armada angkutan umum dan komponen pendukungnya, prasarana angkutan umum seperti terminal, halte, pedestrian, rambu-rambu lalu lintas, sudah tersedia. Ditambah inovasi dan terobosan yang dihasilkan, tenyata dipandang cukup baik sebagai sebuah kemajuan dalam pelayanan transportasi,” kata Kepala Dishub, Hari Prihatno.
Mimpi akan transportasi publik yang murah, nyaman dan aman pun terus dipupuk Pemkot. “Jika skema buy the service Batik Solo Trans (BST) bisa direalisasikan pemerintah pusat, tentu akan menjadi modal besar dalam menata transportasi publik pada masa-masa mendatang,” tegas Hari Prihatno. (**)
