Kota Surakarta menyandang predikat kota dengan penduduk paling padat di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dikarenakan setiap satu kilometer persegi wilayahnya dihuni sekitar 12.000 jiwa. Angka itu jauh dari ideal yakni 5.000 jiwa setiap kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dituding sebagai salah satu penyebabnya.
Pemerintah Kota Surakarta harus serius untuk mengatasi ledakan pertumbuhan penduduk tersebut. Salah satunya adalah dengan program keluarga berencana. Rabu, (18/1/2017) seluruh penyuluh lapangan KB dikumpulkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Surkarta “Kami minta agar mereka lebih aktif lagi dalam menjaring peserta KB,” kata Kepala DPPKB, Ariani Indiastuti.
Dikatakannya, pihaknya harus menggenjot Program KB agar laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Menurutnya, jumlah pasangan usia subur di Kota Surakarta yang menjadi peserta KB masih rendah. Disebutkannya baru 66,83 persen dari jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 71.913 yang menjadi peserta KB aktif. “Ada 23.850 pasangan usia subur yang tidak ikut KB,” ujarnya.
Wali Kota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo mendukung penuh upaya yang akan dilakukan DPPKB tersebut. Menurutnya, jika Kampung KB seperti yang sudah dicanangkan di Pucangsawit efektif untuk menjaring peserta KB, maka pihaknya akan mencanangkan satu Kampung KB setiap tahunnya “Asalkan Pencanangan Kampung KB tidak hanya sekadar seremonial kemudian berhenti di tengah jalan,” tandasnya.
Ariani mengakui pihaknya memiliki sejumlah kendala untuk merealisasikan program pengendalian penduduk melalui Program KB. Salah satunya adalah keterbatasan penyuluh lapangan. Menurutnya, saat ini hanya ada 38 Penyuluh Lapangan uang mengampu 51 kelurahan. Artinya, ada beberapa penyuluh lapangan yang harus mengampu dua kelurahan.
“Kami belum berani menargetkan 100 persen PUS (pasangan usia subur) menjadi peserta KB. Apalagi jumlah PL KB kami untuk mencapai target 100 persen belum ideal. Masih kesulitan untuk melakukan jemput bola,” dalih Ariani.
Pelayanan Program KB di Kota Surakarta sejak akhir 2016 silam tidak dikenai biayai. Berdasarkan Perwali no 25-A tahun 2016 tentang Program Pembebasan Biaya Kesehatan, layanan program KB seperti pemasangan alat kontrasepsi adalah jenis layanan yang tidak dipungut retribusi pelayanan. Namun nampaknya hal itu belum menarik minat pasangan usia subur.
Wali Kota Rudyatmo melontarkan gagasan untuk mencabut bantuan kesehatan bagi keluarga yang t tidak mengikuti program KB. Palin tidak, jika sebuah keluarga memiliki anak lebih dari dua, maka anak ketiga dan seterusnya tidak mendapatkan bantuan kesehatan dari pemerintah. (***)
