Pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta, menjadi bagian dari Top 99 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 2017 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB). Pelayanan publik tersebut adalah Rekam E-KTP di sekolah bagi siswa yang memasuki usia tujuh belas tahun. Inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut menyisihkan tidak kurang 3.000 inovasi pelayanan publik dari daerah lain.
Masuknya dua pelayanan publik sebagai Top 99 disampaikan melalui SK Men-PANRB No 210 Tahun 2017 tanggal 12 April 2017. Pemerintah Kota Surakarta pun diminta mempresentasikan inovasi pelayanan publik di depan panelis yang diketuai Kapala Lembaga Administrasi Negara (LAN) J.B. Kristiadi. “Sebagian bagian dari proses untuk menjadi Top 40, Kamis 27 April lalu, tim dari Pemerintah Kota Surakarta yang dipimpin pak wali telah mempresentasikan inovasi kebijakan publik kita,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Suwarta.
Meski agak kurang sehat, Wali Kota FX Hadi Rudyatmo tetap hadir dan bersemangat memaparkan dua inovasi pelayanan publik di kotanya. Salah satunya, mengenai inovasi untuk mendongkrak warganya agar segera melakukan perekaman E-KTP. Sejak diluncurkan E-KTP, wajib KTP pemula yang sebagian besar pelajar SMA/SMK yang mau merekamkan datanya sangat rendah. “Pada tahun 2012, kurang dari 10 persen. Pada umumnya, siswa enggan merekamkan data karena harus meningalkan pelajaran. Kita berusaha untuk mencari inovasi mengatasinya,” ujar Suwarta.
Gayung pun bersambut, Pemerintah Daerah mendapat kepercayaan melakukan pencetakan KTP elektronik sendiri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun berinisiatif untuk melakukan rekam data dengan jemput bola ke sekolah-sekolah. “Programnya dinamai dengan Di Rekam Disekolahku, Sweet Seventeen, KTP El Ku Datang. Jadi petugas kita mendatangi sekolah-sekolah, merekam siswa yang sudah memasuki usia 17 tahun. Bertepatan dengan usia ke-17, KTP elektroniknya dikirim sebagai kado disertai ucapan selamat ulang tahun dari Pak Wali,” jelas Suwarta.
Hasil dari inovasi tersebut mencengangkan. Pasalnya terobosan tersebut mampu meningkatkan angka perekaman KTP elektronik para siswa lebih dari sepuluh kali lipat. Pada tahun 2016, wajib KTP pemula yang sudah melakukan rekam data mencapai 98,22 persen. “Ternyata ketika kita ikutkan dalam Sinovik 2017, inovasi ini dinilai bagus karena masuk ke Top 99 dan sekarang dalam proses untuk menuju ke Top 40,” kata Swaurta lagi.
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan kegiatan tahun yang sudah berlangsung sejak 2014 sebagai bagian dari program One Agency, One Innovation yang mewajibkan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya. Inovasi dalam pemerintahan menjadi suatu keharusan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasakan kehadiran negara,
Dikutip dari laman Kementerian PANRB, animo instansi untuk mengikuti Sinovik selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, tercatat 515 inovasi yang dikompetisikan, menghasilkan Top 99 dan Top 9. Pada 2015, meningkat menjadi 1.184 inovasi, menghasilkan Top 99 dan Top 25. Sementara tahun 2016, jumlah peserta meningkat menjadi 2.476 inovasi, dan menghasilkan Top 99 dan Top 35. Sedangkan tahun 2017 ini, tercatat 3.054 inovasi pelayanan publik yang terdaftar.
“Dari hasil seleksi administrasi, terdapat 1.373 inovasi yang lolos ke tahap selanjutnya. Dari jumlah itu, dilakukan desk evaluation oleh Tim Evaluasi, yang terdiri dari para dosen senior perguruan tinggi yang berpengalaman sebagai asesor pada perguruan tinggi. Hasilnya, terpilih 150 proposal dengan nilai tertinggi untuk diserahkan kepada Tim Panel Independen,” kata Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa
Kompetisi inovasi pelayanan publik ini merupakan kompetisi yang paling prestisius di tanah air. Selain diikuti oleh ribuan penyedia layanan publik dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, juga melibatkan BUMN maupun BUMD. Selain melibatkan para pakar, Sinovik sistem penilaiannya mengacu pada pola yang diterapkan pada United Nation Public Service Award (UNPSA). Pemenang kompetisi ini juga akan diikutkan dalan UNPSA. “Tahun ini, inovasi kebijakan publik dari Discapil juga ikut UNPSA, bahkan sudah di-submit beberapa waktu lalu dokumennya,” kata Kepala Seksi Sistem Pengelolaan dan SDM TI, Fahruddin Eka Cahyana. (***)
