Di tengah isu pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surakarta justru optimis mampu menaikkan anggaran pendapatan dan belanjanya. Dalam APBD Perubahan 2017 yang disahkan Senin, (21/8/2017) disepakati, anggaran pendapatan dan belanja di sisa tahun ini mencapai Rp 1,98 triliun lebih. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan APBD sebelum berubah yang dipatok sebesar Rp 1,73 triliun.
Wali Kota FX Hadi Rudyatmo mengatakan kenaikan anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Perubahan tahun ini didapat dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja, khususnya belanja rutin. “Sebaliknya, belanja langsung menjadi prioritas karena hampir 60 persen dialokasika untuk belanja langsung. Ada kenaikan sekitar 13 persen alokasi Belanja Langsung pada APBD Perubahan ini dibandingkan pada APBD sebelum perubahan,” kata wali kota.
Dari hasil pembahasan eksekutif dengan DPRD, disepakati proyeksi pendapatan mengalami perubahan sebesar Rp 57.409.223.705 karena di awal tahun pendapatan dipatok sebesar 1.739.877.018.000 menjadi Rp 1.797.286.241.705. Kenaikan ini mencapai 3,2 persen. Menariknya, kenaikan pendapatan ini justru terjadi ketika pemerintah pusat memangkas DAU yang selama ini menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Kota Surakarta. “DAU kita berkurang lebih dari Rp 25 miliar,” kata Honda Hendarto, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta.
Tidak hanya DAU yang dipangkas, dana perimbangan lainnya seperti bagi hasil pajak juga berkurang. Menurut Honda, meski terjadi pengurangan dana perimbangan seperti DAU dan Bagi Hasil Pajak, namun pendapatan tetap diproyeksikan bertambah karena pada pos Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang signifikan. “PAD kita genjot naik hingga hampir 15 persen karena dari target sebelumnya sebesar Rp 430,2 miliar menjadi 491,8 miliar,” jelas Honda yang juga Ketua Komisi III.
Honda mengakui kenaikan PAD terbesar berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang kenaikannya mencapai Rp 54 miliar lebih. Namun di sisi lain, PAD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah juga mengalami kenaikan yang signifikan. Disebutkannya, kenaikan Pendapatan Pajak Daerah mencapai lebih dari 4 persen atau sekitar Rp 10,3 miliar dari proyeksi awal sebesar Rp 255,25 miliar menjadi RP 265,63 miliar.
“Ada beberapa target pajak daerah yang kita revisi karena kita lihat masih bisa dilakukan optimalisasi seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir hingga Pajak Sarang Burung Walet. Sayangnya kenaikan pajak daerah ini berbanding terbalik dengan pendapatan dari restribusi daerah yang terpaksa direvisi menjadi turun karena sejak awal tahun 2017, salah satu sumber pendapatan daerah retribusi yakni Terminal Tirtonadi diambil alih pemerintah pusat padahal semula dari retribusi terminal bisa menyumbang pendapatan hingga Rp 6 miliar,” tandas Honda.
Wali Kota Rudyatmo menepis anggapan APBD Perubahan Kota Surakarta mengalami defisit lantaran adanya perbedaan jumlah pendapatan dengan pengeluaran. Menurutnya, memang ada selisih jumlah pendapatan yang mencapai Rp 1,797 triliun itu dengan jumlah belanja yang mencapai Rp 1.987.897.205.197. Selisih sebesar Rp 190,6 miliar itu bukan lah berarti defisit karena ditutup dari pembiayaan. “Anggaran APBD kita itu berimbang, tidak ada istilah defisit karena selisih kekurangannya ditutup dengan anggaran yang diploling pada pembiayaan,” jelas walikota.
Belanja
Di sisi belanja, keberpihakan Pemerintahan Kota Surakarta di bawah kepemimpinan Wali Kota FX Hadi Rudyatmo terhadap kebutuhan masyarakat kian kentara dengan melonjaknya belanja langsung pada APBD Perubahan 2017. Dari total belanja sebesar Rp 1.987.897.205.197, hampir 60 persen yang dialokasikan dalam belanja langsung. Wali Kota Rudyatmo menyebut alokasi belanja langsung mencapai Rp 1.177.997.092.892 atau naik sebanyak Rp 135 miliar lebih dari proyeksi awal yakni Rp 1.042.644.862.000. Kenaikan proyeksi belanja langsung ini mencapai 12 persen.
Belanja langsung tersebut sebagain besar dipergunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur seperti kegiatan pendukung pembangunan overpass Manahan, relokasi warga di bantaran sungai, pembangunan RSUD Semanggi, pembangunan jalan lingkungan dan drainase hingga perluasan sarana pendidikan di SMP Negeri 27. “Komposisi belanja tidak langsung yang digunakan untuk membayar gaji pegawai sekarang hanya tinggal 40-an persen. Kenaikannya juga hanya sekitar 5 persen, bandingkan dengan belanja langsung yang naiknya hampir 12 persen. Mudah-mudahan ke depan alokasi belanja langsung akan semakin besar,” tandas Honda. (***)
