Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surakarta Eny Tiyasni Susana membuka seminar dan workshop Pemanfaatan Tanda Tangan Digital yang diselenggarakan oleh Kementrian Kominfo di Swis Berlin hotel senin (28/8/2017). Dengan implementasi Tanda Tangan Digital, maka diharapkan seluruh pihak dapat menerima dokumen dalam bentuk digital saja dan dapat diverifikasi keasliannya, sehingga mampu menyediakan layanan yang tidak lagi membutuhkan kertas dalam proses perijinan maupun output layanannya.
Dalam sambutannya, Eny mengatakan UU ITE disusun sebagai payung implementasi teknologi informasi di Indonesia. UU ITE bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaran Teknologi informasi. Salah satu cara memberikan rasa aman adalah dengan menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen melalui sistem otentifikasi yang disebut tanda tangan digital yang merupakan bagian dari tanda tangan elektronik
Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
Masyarakat tidak perlu khawatir karena tanda tangan digital sama sahnya dengan tanda tangan basah yang selama ini konvensional berlaku mengingat sudah dijamin oleh Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan digital akan mencegah orang lain memanipulasi atau menyalahgunakannya tanda tangan seseorang.