Dinas Perdagangan Kota Surakarta tidak henti-hentinya melakukan penataan pedagang kaki lima. Sepanjang tahun 2017, sebanyak 215 pedagang kaki lima atau PKL di 11 titik telah ditata. Namun upaya untuk memberikan tempat usaha yang lebih layak bagi pelaku usaha mikro ini masih juga belum selesai. “Kalau kita gunakan data PKL yang ada di Kota Surakarta, saat ini masih ada sekitar 450an PKL yang belum tersentuh penataan,” kata Kepala Bidang PKL Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Didik Anggono, Rabu (7/9/2017).
Menurut Didik, sudah lebih dari satu dasa warsa Pemerintah Kota Surakarta melakukan penataan PKL. Pada tahun 2005, tercatat 5.817 PKL yang berjualan di berbagai kawasan di Kota Surakarta. Dengan berbagai strategi mulai dari pembuatan pasar khusus PKL, yakni Pasar Klitikan Notaharjo hingga shelterisasi PKL, pada tahun ini tinggal 450 PKL. Mereka tersebar di banyak titik, namun Didik menyebut lima kantong PKL yang dipadati PKL. “Ada di Jalan Veteran, Jalan Juanda, Jalan Ronggowarsito, Jalan Kalilarangan, dan Jalan Transito. Di kantong-kantong itu akan menjadi target penataan selanjutnya,” kata Didik.
Dikatakannya, dari Januari hingga Agustus, telah melakukan penataan di 10 titik yang menjadi kantong PKL. Didik menyebut ke-1o titik tersebut adalah Jl. Hasyim Ashari , Jl.Rajiman (Hotel Tiara Puspita), Jl. Abdul Muis Banjarsari, Jl. Demangan Sangkrah, Jl. Sumpah Pemuda, Jl. Monginsidi, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Ir Juanda (Mlipakan), Jl. Agus Salim, Jl. Ir. Juanda (depan & timur SD Kanisius Sorogenen). “Tahun ini masih ada lima titik yang menjadi target penataan seperti di Jalan Juanda mulai dari Jonasan sampai Pucangsawit, Jalan Yosodipuro, Jalan Cipto Mangkusumo dan lain-lain,” ujarnya.
Didik mengakui tidak mudah untuk menata PKL yang acap kali seperti menantang lantaran meski sudah mendapatkan fasilitas yang lebih baik, mereka kembali lagi berjualan di tempat-tempat larangan berjualan seperti bahu jalan, trotoar, bahkan juga di jalur lambat. Namun meski demikian, sesuai dengan arahan Wali Kota FX Hadi Rudyatmo, mereka harus tetap mendapat perhatian. “Visinya mewujudkan masyarakat 3WMP. Meski hanya PKL tapi perputaran uang di kalangan mereka tidak sedikit. Mereka penggerak ekonomi riil,” ujarnya lagi.
Menurut Didik, penataan yang dilakukan pada tahun ini pelegalan usaha mereka dengan memasukkan ke pasar-pasar tradisional yang masih memiliki ruang untuk menampung pedagang baru. Dia menyebut sejumlah pedagang kaki lima di Jalan Wolter Monginsidi misalnya, diarahkan untuk menempati los atau kios yang masih kosong di Pasar Ayu dan Pasar Gilingan.
“Ada 42 pedagang kaki lima dengan usaha yang beragam. Bagi PKL yang bersedia untuk bongkar pasang lapaknya, kita beri toleransi boleh berdagang di tempat semula tetapi hanya sore dan malam hari. Itu pun dengan catatan mereka bongkar pasang tenda sendiri. Kita beri bantuan gerobak juga,” ujarnya,
Selain ke pasar-pasar tradisional, shelter PKL yang masih kosong juga menjadi solusi yang ditawarkan bagi para PKL. Menurut Didik ada beberapa shelter yang masih bisa diisi seperti Shelter Sriwedari, Shelter Pucangsawit, Shelter Mojosongo dan Shelter Jongke. “Tidak ada paksaan untuk masuk ke shelter jika memang tidak mau tetapi yang jelas mereka tidak boleh berjualan di tempat-tempat yang menganggu kepentingan masyarakat umum lainnya,” ujar Didik.
