Dispendukcapil DPMPTSP Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta mendapatkan penghargaan berupa predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri PAN dan RB, Asman Abnur dalam kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Jakarta, Selasa (12/2/2017).

Kepala DPMPTSP Toto Amanto dan Kepala Dispendukcapil, Suwarta didampingi Sekda Budi Yulistianto menerima piagam penghargaan yang setiap tahun diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Ombudsman.

“(Penghargaan) ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Internasional mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Asman.

Selain 77 unit layanan kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat WBK, Kementerian PAN dan RB juga memberikan penghargaan terhadap 6 unit kerja publik dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan tersebut merupakan tindak lanjut dari pencanangan Zona Integritas (ZI) di lingkungan instansi pemerintahan yang mewajibkan realisasi perluasan WBK dan WBBM.

WBK/WBBM merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Unit kerja pelayanan WBK/WBBM merupakan pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat menjadi percontohan bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan di lingkungan instansi pemerintah bersangkutan.

“Capaian ini mudah-mudahan dapat menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, pelayanan prima dan berkinerja optimal. Sesuai arahan wali kota, kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Suwarta.

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo berharap predikat WBK yang disandang Dispendukcapil dan DPMPTSP akan menular ke OPD lain di lingkungan Pemerintahan Kota Surakarta. “Jangan cepat puas, justru predikat WBK ini harus ditingkatkan. Tahun depan mestinya sudah jadi WBBM. OPD yang belum dapat WBK, mudah-mudahan mampu memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi,” kata walikota.

Menurut Asman reformasi birokrasi merupakan langkah utama untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi bukan perkara yang mudah dilakukan dan membutuhkan proses panjang. Banyak faktor yang menyebabkan, seperti luasnya cakupan yang harus dilakukan perbaikan hingga kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Banyaknya tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan dan regulasinya, serta pola pikir dan perilaku negatif birokrasi yang sudah mengakar juga menjadi penyebab lain sulitnya reformasi dilakukan “Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah wajib membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh  unit-unit kerja pelayanan lainnya,” ata Menteri Asman. (***)

Share This