Pemerintah Kota Surakarta
Sudah UHC, Wali Kota Kejar Cakupan 100 % JKN-KIS
  July 27, 2018 22:38

Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo belum puas dengan cakupan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayahnya yang telah mencapai 95 persen. Menurut dia, meski dengan cakupan tersebut Kota Surakarta sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan, Kota Surakarta harus selangkah lebih maju. “Targetnya 100 persen penduduk terdaftar dalam program jaminan kesehatan. Tahun ini mesti terealisasi,” katanya usai Peluncuran Solo Universal Health Coverage, Jumat (27/07/2018).

Menurut Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari Andayani melanjutkan, suatu daerah bisa dikatakan berstatus UHC jika 95 persen penduduknya telah mendapatkan jaminan kesehatan.  Berdasarkan data masterfile BPJS Kesehatan per Juli, jumlah peserta JKN-KIS Kota Surakarta per bulan Juli 2018 sebanyak 537.726 jiwa dari total jumlah penduduk 562.801 jiwa. “Ini artinya, cakupan kepesertaan JKN di Surakarta telah mencapai 95,54 persen sehingga berhak mendapat predikat cakupan semesta jaminan kesehatan.

Secara nasional, target UCH diharapkan dapat teralisasikan pada tahun 1 januari 2019 mendatang. Namun beberapa daerah ternyata bisa lebih cepat mencapai target UCH. Andayani menyebut secara nasional, Kota Surakarta menjadi kota/kabupaten yang ke-124 meraih predikat UHC dari. Saat ini masih ada 352 kota/kabupaten yang masih belum dapat mencapainya. “Kalau dihitung di Provinsi Jawa Tengah, Surakarta kota ke-3 yang telah meraih predikat UHC. “Kami berterima kasih sekali kepada Pemerintah Kota Surakarta yang telah bekerja keras mewujudkan komitmen untuk melindungi warga,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta, Siti Wahyuningsih mengatakan capaian UCH tersebut diperoleh melalui proses panjang. Dikatakanya, berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah Kota Surakarta agar seluruh warga kota terutama dari kalangan miskin dan rentan miskin mendapatkan jaminan kesehatan. Dijelaskan Siti, pada periode 2008 hingga 2015, Pemerintah Kota Surakarta menerapkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamskesda) yang diberi nama Program Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (PKMS).

Ada dua klasifikasi, PKMS gold untuk warga miskin dan silver untuk masyarakat yang belum memiliki asuransi kesehatan. Pada tahun 2016, PKMS sebagai inovasi kebijakan jaminan kesehatan itu diintegrasikan menjadi JKN. Namun  hanya PKMS Gold yan otomatis menjadi peserta JKN dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara peserta PKMS silver masih menerima bantuan dalam program Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (BKMKS).

Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah kemudian dilanjutkan pada akhir 2017 hingga 2018. Wali Kota Surakarta menerbitkan Perwali No. 21-A Tahun 2017 sebagai dasar pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Warga Tidak Mampu. Siti menyebut proses yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta bukan lah proses instant. “Sekarang tinggal sekitar 4,5 persen yang belum mendapat perlindungan JKN-KIS. Kita akan sisir, apakah mereka tergolong tidak mampu yang bisa masuk ke JKN PBI atau bukan,” ujarnya.

Andayani mengatakan secara nasional kepesertaan JKN-KIS sejak diberlakukan empat tahun ini telah mencapai 199,2 juta jiwa. Cakupan ini baru setara 76 persen dari seluruh penduduk di Indonesia. Dia berharap, dengan keberhasilan kota/kabupaten mencapai UHC kemudian disusul UHC di level provinsi, akan membuat target UHC tingkat nasional dapat direalisasikan sesuai target. “Mudah-mudahan Jawa Tengah dapat segera mencapai UHC menyusul Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Papua Barat, “ kata dia.

Sementara dalam memberikan pelayanan, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta bekerjasama dengan 395 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yang terdiri dari 109 Puskesmas, 146 dokter praktik perorangan, 100 klinik pratama dan 40 dokter gigi. Sementara di tingkat fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), BPJS Kesehatan Cabang Surakarta bermitra dengan 44 rumah sakit dan tiga klinik utama. (***)

aosgi
[yarpp]
Pemerintah Kota Surakarta

DISKOMINFO SP

Kompleks Balai Kota Surakarta

Jl. Jend. Sudirman No.2, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Kode Pos 57133
(0271) 2931667

Site Statistics

Visits today

2

Visitors today

1

Visits total

424,962

Visitors total

330,423

©️ 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta