Bursa kerja (job fair) merupakan salah satu event yang dinanti para pencari kerja. Berbekal ijazah dan segepok berkas administrasi lain, biasanya mereka memburu lowongan yang dibuka para peserta job fair, sembari menggantungkan asa akan sebuah perubahan tingkat kesejahteraan.
Namun kini perburuan para lulusan sekolah itu lebih mudah. Pemkot Surakarta tengah mengembangkan aplikasi baru untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Aplikasi itu bernama Klik Kerja, yang berisi begitu banyak lowongan dari berbagai perusahaan.
“Aplikasi ini memang masih dalam tahap uji coba, namun sudah bisa diunduh dari Play Store. Di sana terdapat lowongan-lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan di berbagai wilayah, terutama eks Karesidenan Surakarta,” terang Kepala Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Agus Sutrisno.
Aplikasi tersebut dinilai Agus bisa membantu para pencari kerja mendapatkan lowongan yang diidamkan. “Istilahnya, dengan Klik Kerja maka setiap hari ada job fair. Pencari kerja juga bisa mendaftar posisi yang tersedia, meng-upload data mereka, hingga mengetahui jumlah pelamar atau sudah sampai tahapan seleksi apa.”
Ya, bagi Pemkot aplikasi Klik Kerja merupakan salah satu strategi penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganya. Apalagi salah satu kewajiban Pemkot adalah memfasilitasi lapangan pekerjaan, yang salah satunya dilakukan dengan mempertemukan para penyedia dengan pencari kerja.
“Job fair itu kan salah satu sarananya saja. Yang jelas ini sudah jadi tugas kami untuk menjamin penempatan tenaga kerja,” tegas Agus.
Merujuk data Disnakerperin, sebenarnya hampir tidak ada jurang yang lebar antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja setiap tahunnya. “Sepanjang 2017 tingkat pengangguran di Solo hanya 4,47 persen atau setara 12.133 orang. Angka ini lebih rendah dari rata-rata tingkat provinsi maupun nasional. Bahkan dibanding 2016, angka itu menurun dari 4,5 persen atau setara 13.000 pengangguran,” urai Agus.
Ia menambahkan, berbagai sektor usaha informal di Kota Bengawan juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 29,43 persen dari sekitar 18.000 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sektor ini mampu menghadirkan pekerjaan di berbagai bidang. Mulai kuliner, jasa, wirausaha hingga tenaga lepas (freelance).
“Sektor informal memang lebih fleksibel dalam menyerap tenaga kerja, dibanding sektor formal. Sebab tidak banyak persyaratan yang dibutuhkan bagi para pelamarnya.”
Meski demikian Pemkot enggan berpuas diri. Kewajiban untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja formal tetap harus dijalankan.
“Tapi sampai sekarang kami masih dihadapkan kepada miss match antara kapasitas tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Sebenarnya ini bukan masalah di Solo saja, melainkan problem nasional,” papar Agus.
Guna menyiasati hal tersebut, Pemkot berusaha menyinergikan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Baik pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat), pencari kerja maupun dunia usaha. “Kami sudah mulai membentuk forum Skill Development Center (SDC), untuk menggarap pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja di industri penopang pendapatan asli daerah (PAD). Ini seperti vokasi berbasis kewilayahan,” beber Agus.
Kebetulan, pemerintah pusat menunjuk Solo sebagai lokasi pengembangan Pusat Pengembangan Keahlian (PPK) bersama Makassar, Denpasar, Medan, Karawang, serta Bojonegoro.
“Saat ini sudah masuk tahap penyusunan list tempat pelatihan. Harapannya pelatihan kompetensi itu bisa direalisasikan mulai akhir 2018 atau awal tahun depan,” kata Agus.
Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Surakarta, Untara, menegaskan komitmen Pemkot untuk terus menekan angka pengangguran di Solo. Baik melalui penyelenggaraan bursa kerja, maupun strategi lain.
“Kami selalu mengundang banyak perusahaan dalam setiap penyelenggaraan job fair, agar perusahaan-perusahaan itu bisa mendapatkan tenaga kerja yang berkualifikasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan angka kemiskinan bisa menurun,” paparnya. (**)
