Dalam proses pengambilan kebijakan maupun perencanaan program, data berperan penting sebagai pemberi gambaran fakta riil yang terjadi di lapangan. Data bahkan mampu berkembang menjadi informasi awal penentu keputusan, ataupun bahan evaluasi atas pelaksanaan sebuah kebijakan publik.
Hal itu sangat disadari Pemkot Surakarta. Validitas sebuah data tidak dipandang sebelah mata, mengingat dari situlah perencanaan atau evaluasi komprehensif bisa dilakukan secara optimal.
Pun halnya dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Basis data yang valid kerap dijadikan rujukan Pemkot, mulai memetakan persoalan yang dihadapi warganya, menentukan sasaran program, hingga mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
Dikelolanya data tunggal melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-Sik), menjadi indikator utama kehati-hatian Pemkot untuk bicara data warga miskin. Data tunggal itu menjadi kunci awal penanggulangan kemiskinan, yang mendukung integrasi program-program penanggulangan kemiskinan.
Berperannya Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) dan anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pendataan warga miskin menjadi indikator lain. Lantaran relatif lebih menguasai kondisi di wilayah dan memahami kondisi sosial ekonomi warga, keduanya dilibatkan sebagai lini terdepan penanggulangan kemiskinan.
Indikasi berikutnya yakni pemutakhiran data kemiskinan secara berkala, yakni enam bulan sekali. “Data itu dinamis, karena kondisi masyarakat juga dinamis. Bisa saja ada warga yang tadinya miskin, kemudian kehidupan ekonominya meningkat, sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai warga miskin. Atau ada pula warga miskin yang pindah domisili maupun meninggal, sehingga berpengaruh terhadap data secara keseluruhan. Makanya updating data ini sangat penting,” urai Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Dian Rineta.
Pernyataan Dian tersebut jelas menggarisbawahi pentingnya pemutakhiran data. Meski sejauh ini update itu terus dilakukan, Dian tidak menampik adanya kesulitan dalam pelaksanaannya.
“Sistem verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan petugas masih manual, menggunakan pencocokan dan penelitian (coklit). Mereka mendatangi rumah warga, kemudian memberikan beberapa pertanyaan dan menuliskan jawabannya di formulir. Selanjutnya petugas verval menyerahkan datanya ke kantor Dinsos, untuk diolah dan diinput sebagai data E-Sik oleh petugas kami.”
Dalam kenyataannya, metode semacam ini menyimpan kelemahan. “Berbedanya petugas verval dan petugas input data, tidak jarang menyulitkan revisi data jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Petugas verval harus bolak-balik ke kantor dan rumah warga, untuk menyempurnakan data. Staf Dinsos pun tidak bisa menginput data, sekiranya ada data yang tidak valid, karena ditolak oleh sistem,” terang Dian.
Lantaran dianggap tidak efisien, Pemkot pun memutuskan untuk mengembangkan E-Sik berbasis Android. Asumsi dasarnya sederhana. Ponsel berbasis Android kini merajai pasaran dan boleh dikatakan menjadi “hape sejuta umat”. “Termasuk para anggota TPKK,” kata Dian.
Saat ini E-Sik model anyar itu tengah disempurnakan Pemkot. Ditargetkan mulai 2020, seluruh aktivitas verval telah memanfaatkan aplikasi tersebut. “Seluruh petugas TPKK juga sudah kami kenalkan penggunaannya.”
Metode kerja petugas lapangan pun diharapkan lebih hemat waktu sekaligus presisi. “Begitu selesai mendata warga, petugas tinggal mengirimkan data itu ke sistem Dinsos untuk diolah oleh petugas kami. Dari data-data itu nantinya akan muncul skor, yang menentukan layak tidaknya pemilik data diberikan bantuan. Kalau data tidak lengkap, tidak bisa diterima sistem E-Sik.”
Aplikasi itu, menurut Dian, juga mengharuskan adanya lampiran foto pendukung. Terutama kondisi rumah tinggal warga miskin dan kartu bantuan program pengentasan kemiskinan yang mereka miliki. “Kami juga mengintegrasikannya ke Sistem Administrasi Kependudukan (Siak), agar sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Surakarta,” jelasnya.
Bagi Pemkot, terobosan ini diharapkan mampu mendukung implementasi program-program antikemiskinan. Apalagi jamak terdengar di banyak daerah, program bantuan sosial (bansos) kerap salah sasaran.
“Kami harap masyarakat, bahkan warga sasaran pendataan, juga ikut aktif dalam validasi data ini. Terutama saat proses uji publik. Jangan sampai ada warga yang sebenarnya mampu, tapi masuk kriteria tidak mampu. Jangan sampai ada warga yang sudah dapat bantuan, tiba-tiba muncul ketidakpuasan dari warga lainnya,” tandas Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Tulus Widajat. (**)
