Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di lingkungan Pemkot Surakarta kembali diselenggarakan bulan ini. Kesempatan untuk menjadi abdi praja pun terbuka lagi.
Sudah jamak diketahui, profesi ini diidam-idamkan oleh sebagian besar pencari kerja. Salah satu indikasinya adalah situs layanan penerimaan CPNS yang sulit diakses selama masa pendaftaran.
Fenomena itu pun dimaklumi Pemkot. Usai pemerintah pusat resmi memberikan kuota pegawai baru sebanyak 407 orang, serta Pengumuman Nomor: 810/4885/2019 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surakarta Formasi Tahun 2019 ditetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Ahyani pada 8 November, berbagai persiapan dilakukan Pemkot guna menyambut rekrutmen pegawai baru itu.
Apalagi sebagaimana CPNS tahun-tahun sebelumnya, kali ini Pemkot juga berkewajiban menjadi panitia seleksi (pansel) lokal CPNS tersebut. “Proses seleksi administrasi akan dilakukan di posko yang dipusatkan di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Sedangkan untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) kami menyiapkan tempat di Solo Techno Park (STP),”papar Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPPD, Lisino Soares.
Jika merujuk jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat, seleksi administrasi memang baru diselenggarakan 12-28 November. Sebab pendaftaran baru dijadwalkan 11-25 November, usai diumumkan melalui portal sscasn.bkn.go.id/website surakarta.go.id, bkd.surakarta.go.id serta casn.surakarta.go.id pada 11 November pukul 23.50. Meski demikian Pemkot sudah memprediksi jika formasi-formasi CPNS itu akan kebanjiran berkas lamaran.
Tidak tanggung-tanggung, Pemkot memperkirakan CPNS tahun ini akan diserbu 10.000 pelamar. “Proyeksi jumlah pelamar memang kami maksimalkan sampai 10.000 orang, karena kami mempertimbangkan pengalaman CPNS 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. CPNS 2018 yang menyediakan formasi bagi guru dan tenaga kesehatan saja dilamar lebih dari 8.000 orang. Dari jumlah itu, 7.055 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.”
Dalam CPNS 2019, kedua formasi rekrutmen tahun sebelumnya masih ditambah formasi lain bagi tenaga teknis pelaksana bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Jadi formasi sekarang lebih beragam. Tenaga teknis pelaksana bisa mengakomodasi pelamar dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sosial politik, dan sebagainya. Formasi-formasi itu juga familiar bagi masyarakat,” beber dia.
Lantaran pertimbangan tersebut, prediksi jumlah pelamar dalam rekrutmen abdi praja tahun ini tetap dinilai realistis. “Belum lagi ada semacam daya tarik tersendiri dari CPNS Pemkot Surakarta. Selama ini kami selalu kebanjiran lamaran, meskipun sudah menetapkan batas minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00. Bahkan sekalipun jumlah lowongan yang tersedia tidak sebanyak wilayah lain di eks Karesidenan Surakarta,” papar Lisino.
Atas dasar itulah, Pemkot memutuskan untuk menyiapkan berbagai perangkat pendukung seleksi, termasuk 250 komputer jinjing (laptop) untuk digunakan dalam SKD dan SKB di STP tahun depan.
“Alat-alatnya akan kami sewa melalui proses lelang. Saat ini kami sedang menyiapkan berkas lelang untuk diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), akhir November ini. Kalau Desember mulai lelang, harapannya Januari sudah ada pemenang dan Februari tes sudah bisa berlangsung,” kata Kepala BKPPD Rakhmat Sutomo.
Sembari menunggu lelang dan penyelenggaraan seleksi di STP pada Februari 2020, Pemkot sudah mulai berkonsentrasi untuk menerima pendaftaran dan memproses berkas administrasi pelamar. Seleksi administrasi itu adalah tahapan pertama yang harus dilalui setiap pendaftar.
“Ada tim verifikator yang sudah dibentuk dan beranggotakan 25 orang. Mereka akan menyeleksi berkas pendaftaran peserta, termasuk kelengkapan-kelengkapannya seperti kesesuaian ijazah dan sebagainya,” terang Lisino.
Menyesuaikan aturan CPNS terbaru dari pemerintah pusat, Pemkot pun siap melayani aduan atau komplain dari para peserta yang merasa dirugikan usai seleksi administrasi. “CPNS 2019 memang beda dibanding CPNS sebelumnya, karena ada masa sanggah setelah pengumuman seleksi administrasi. Jadi kalau peserta merasa dirugikan karena tidak lulus seleksi administrasi padahal yakin bisa lulus, silakan melaporkannya kepada kami,” tegas Lisino.
Laporan tersebut bisa dilayangkan langsung kepada petugas help desk di Kantor BKPPD, atau surat elektronik resmi instansi itu. Masa sanggah dijadwalkan mulai 17-19 Desember, dan Lisino meyakinkan jika panitia akan menjawab sanggahan peserta maksimal tujuh hari usai aduan diterima.
“Yang penting ada bukti otentik pendukung sanggahan, akan kami proses sesuai prosedur,” tandasnya. (**)
