Mengelola penerimaan pajak daerah memang tidak mudah. Selalu bersinggungan dengan uang tunai, potensi korupsi pun terbuka lebar.

Untungnya Pemkot Surakarta menyadari potensi buruk tersebut. Sejak dua tahun terakhir, sistem pembayaran sembilan pajak daerah secara nontunai pun dikembangkan, agar peluang penyelewengan anggaran bisa dipersempit. Hasilnya program Online Pembayaran Pajak Solo Destination (EPPSON), yang semula bernama Sistem Bayar Pajak Online (Si Bapak On), berhasil mendulang banyak poin dari tim penilai Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari pemerintah pusat pada 2019.

Imbasnya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta dinobatkan pemerintah pusat sebagai unit kerja Pemkot berkategori WBK.

“Penghargaan ini menjadi pengakuan atas slogan Solo Berseri Tanpa Korupsi. Jadi tidak hanya berupa slogan semata, melainkan ada program riil yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Kepala BPPKAD Yosca Herman Soedradjad.

Mewakili Pemkot, Herman menerima penghargaan tersebut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12). Menurutnya, tahapan penilaian yang harus dihadapi BPPKAD sebelum meraih Penghargaan Zona Integritas Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2019 tidaklah mudah.

“Proses penilaiannya berlangsung sekitar tiga bulan. Tim tidak hanya menilai paparan yang kami sampaikan saja, melainkan juga melakukan survei terhadap pelaksanaan program EPPSON. Wajib pajak selaku penerima manfaat program itu juga tidak luput dari survei tersebut.”

Ia pun mengaku, tidak mengetahui hasil survei yang dilakukan tim penilai kepada para wajib pajak tersebut. “Kami cuma diberi informasi tentang adanya survei wajib pajak itu sesudahnya,” kata Herman.

Yang jelas, BPPKAD berhasil menyandang gelar WBK pada tahun ini. “Sebenarnya penilaiannya juga mencakup pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menjadi tupoksi kami. Tapi sistem pembayaran pajak online itu memang menyumbang poin tertinggi,” tutur Herman.

Apalagi sejak dirintis awal 2017, EPPSON kini dilengkapi sistem data, sistem pembayaran dan sistem pelaporan yang terstruktur. “Sistem ini sudah berjalan dengan baik, dan otomatis dipatuhi oleh staf BPPKAD. Apalagi sudah ada peraturan wali kota (Perwali) yang mengatur mekanisme pembayaran pajak dan retribusi secara online. Jadi mau tidak mau, mindset dan sistem lama yang berpotensi disalahgunakan sudah ditinggalkan,” tandas Herman.

Predikat sebagai WBK pun memicu niat Pemkot untuk terus mengembangkan sistem EPPSON. Tujuannya jelas, agar program itu bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi khalayak.

“Kami tetap menginginkan agar pelayanan pembayaran pajak ini selalu mudah, cepat, transparan dan akuntabel. Kerjasama pembayaran pajak secara online yang saat ini baru dilayani beberapa bank, sebisa mungkin dikerjasamakan dengan seluruh bank umum dan swasta di Solo. Sistem pembayaran juga ingin ditingkatkan, tidak sebatas mobile banking, SMS banking atau transfer lewat ATM saja. Kemudian sistem pelaporan juga ingin kami perbarui, misalnya menggunakan gateway,” papar Herman.

Pun halnya dengan kebijakan-kebijakan terkait optimalisasi penerimaan pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang ikut berkontribusi terhadap capaian WBK tahun ini.

“APBD kini bisa diakses oleh masyarakat secara online. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) juga sekarang bisa dilayani secara online, sehingga dana bisa langsung ditransfer ke rekening masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pihak penyedia,” terang Herman.

Kini sebagaimana adagium “mempertahankan lebih sulit dibandingkan meraih”, Pemkot tentu akan menghadapi berbagai tantangan untuk bisa merengkuh kembali penghargaan serupa tahun depan. Apalagi pemerintah pusat menekankan, jika penghargaan zona integritas kepada unit-unit pelayanan strategis merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan siap melayani.

“Dengan predikat unit kerja yang berhasil meraih WBK dan WBBM, artinya unit kerja saudara menjadi ikon perubahan birokrasi. Sehingga gerak langkah yang saudara lakukan akan dilihat oleh seluruh stakeholder lain,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, saat memberikan sambutan dalam acara pemberian penghargaan tersebut.

Untungnya, Wapres memberikan arahan yang jelas. Ia berpesan agar institusi pemerintah peraih penghargaan tersebut terus menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

“Semakin baiknya integritas birokrasi, maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat,” tandas Wapres. (**)