Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah digaungkan Pemkot Surakarta sejak Oktober 2019. Didesain sebagai pusat pengurusan perizinan/nonperizinan dalam sistem satu atap berteknologi internet, eks gedung Bank Danamon di kompleks Benteng Vastenburg telah dipilih sebagai lokasi mal tersebut.
Tenggat realisasi MPP dipatok pertengahan 2020. Kini sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus mengebut persiapan pendirian MPP, agar target itu bisa terealisasi.
“Saat ini kami tinggal mengkoreksi (detail engineering design) DED-nya setelah mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Jika Desember sudah bisa maju lelang, maka awal 2020 diharapkan pembangunan MPP sudah dimulai,” ungkap Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Budi Murtono.
DED itu, imbuh dia, memuat sejumlah rencana teknis MPP. Tidak terkecuali gambaran umum lokasi pelayanan yang akan dipusatkan di gedung publik tersebut.
“Ada dua lantai yang menjadi lokasi berbagai loket, yakni lantai satu dan dua. Ada pemasangan lift baru karena gedung itu belum dilengkapi lift, lantai basement untuk ruang bermain anak, ruang laktasi, dan fasilitas lainnya.”
Anggaran sekitar Rp 10 miliar pun akan disiapkan Pemkot, guna merealisasikan ide tersebut. Relatif besarnya dana pembangunan MPP itu seakan menunjukkan keseriusan Pemkot dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada warganya.
“Anggaran itu didasarkan penghitungan konsultan perencana. Anggaran yang paling besar adalah pengadaan mechanical engineering (ME), lift, jaringan kelistrikan, fire sprinkler, sampai jaringan serat fiber untuk pelayanan online,” beber Budi Murtono.
Untungnya, fasad bangunan tidak membutuhkan perbaikan berarti. “Kalau dari sisi luar bangunan, kami rasa masih bagus. Desain bangunannya juga berkonsep kolonial, sudah sesuai dengan peruntukkan kawasan Benteng Vastenburg,” kata dia.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Toto Amanto menambahkan, bangunan MPP juga rencananya diintegrasikan dengan kawasan sekitar guna menambah unsur estetika. “Pagar di sekeliling bangunan rencananya akan dibongkar, sehingga terkesan menyatu dengan Vastenburg dan Gladag Langen Bogan (Galabo),” terangnya.
Meski waktu persiapan terhitung tidak panjang alias hanya berkisar tujuh bulan, Pemkot tetap optimistis pembangunan MPP bisa dituntaskan sesuai target. “Persiapannya dilakukan secara paralel. BPPKAD mengurusi renovasi gedungnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) berkonsentrasi terhadap penyediaan jaringan internetnya, sementara kami fokus menyiapkan perjanjian kerja sama (PKS), koordinasi pembangunan aplikasi dan persiapan lain. Rencananya awal tahun 2020 sudah mulai bergerak,” papar Toto.
Setidaknya 19 instansi disiapkan Pemkot untuk digabungkan dalam MPP tersebut. Menurut Toto, seluruh instansi-instansi itu akan menempati masing-masing loket pelayanan di lantai satu dan dua. “Seluruhnya gabungan dari beberapa OPD di lingkungan Pemkot dan instansi vertikal yang selama ini bersentuhan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik,” kata dia.
Sebagai OPD pengendali MPP, DPMPTSP pun direncanakan bedhol desa dari kompleks Balai Kota ke MPP. “Proses pemindahannya akan diatur sedemikian rupa, sehingga pelayanan perizinan tidak terganggu. Prinsipnya pelayanan publik kan tidak bisa stagnan,” tandas Toto.
Wali Kota FX Hadi Rudyatmo juga menegaskan keseriusan Pemkot menyiapkan MPP. “Semuanya akan disiapkan, mulai pendingin udara, genset dan kebutuhan lainnya. Nanti kantor DPMPTSP akan dipindahkan ke sana, selanjutnya kantor DPMPTSP di Balai Kota akan digunakan sebagai kantor Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan,” terang Wali Kota. (**)
