Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bung Karno kian sempurna. Tak sekadar berhasil menyelenggarakan berbagai pelayanan kesehatan setara rumah sakit tipe C, kini RSUD tersebut juga memperluas jangkauan pelayanannya. Per Senin (20/1), rumah sakit kedua milik Pemkot Surakarta itu mulai melayani para peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Hal ini jelas menggembirakan. Apalagi sejak diresmikan pada 17 Agustus 2019 dan beroperasi sejak 23 September tahun yang sama, RSUD Bung Karno baru melayani pasien umum. Pemicunya satu, yakni kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pengampu program JKN-KIS membutuhkan persiapan yang tidak mudah.
Adalah penandatanganan kerjasama pelayanan kesehatan antara manajemen RSUD dan BPJS Kesehatan, yang membuka akses pemegang kartu JKN-KIS untuk berobat di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. “Jadi sekarang semua warga yang sudah memiliki kartu JKN-KIS, termasuk yang preminya dibiayai APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota, bisa memanfaatkan seluruh fasilitas dan pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD Bung Karno,” tegas Kepala Dinas Kesehatan, Siti Wahyuningsih, usai penandatanganan naskah kerjasama.
Tidak mudah untuk mewujudkan kerjasama tersebut. Selain harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, rumah sakit tersebut juga mesti dianggap representatif. “Tapi BPJS Kesehatan sudah melakukan kredensialing (penilaian atau uji kelayakan) dan hasilnya RSUD Bung Karno dinyatakan memenuhi syarat, untuk melakukan pelayanan kesehatan dan kerjasama ini.”
Bagi manajemen RSUD, terbukanya akses peserta JKN-KIS terhadap pelayanan kesehatan yang mereka selenggarakan sangatlah penting. Sebab jauh-jauh hari manajemen sudah memprediksi, mayoritas calon pasien rumah sakit tersebut merupakan pemegang kartu jaminan kesehatan tersebut.
Alhasil sebelum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, penanganan yang diberikan staf medis RSUD relatif terbatas. “Kami baru bisa melayani peserta BPJS sebatas kepentingan gawat darurat, karena ini berkaitan dengan kemanusiaan dan keselamatan jiwa pasien. Jika kondisi gawat darurat sudah terlewati, maka kami akan merujuk pasien tersebut ke rumah sakit lain,” papar Direktur RSUD Wahyu Indianto, beberapa waktu lalu.
Kini keterbatasan penanganan itu telah terselesaikan. RSUD Bung Karno siap menerima rujukan pasien dari Puskesmas maupun dokter praktik, tanpa perlu merujuk kembali pasien itu ke rumah sakit lain jika pengobatan bisa tuntas di rumah sakit tersebut.
Apalagi “meski” hanya bertipe C, RSUD Bung Karno telah dilengkapi 200 tempat tidur yang terdiri dari empat ruang kelas perawatan. Yakni kelas III, kelas II, kelas I dan VIP. Rumah sakit itu juga memberikan berbagai pelayanan medis penunjang, mulai Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, rawat jalan, ICU, radiologi, hingga layanan hemodialisa dengan 24 mesin cuci darah terbaru.
Wali Kota FX Hadi Rudyatmo berharap, dilayaninya peserta JKN-KIS oleh RSUD Bung Karno menjadikan calon pasien dari wilayah Solo selatan dan perbatasan Solo-Sukoharjo memiliki lebih banyak alternatif untuk berobat.
“Kami pun berusaha agar pembayaran premi peserta kategori penerima bantuan iuran (PBI) APBD tidak telat. Meskipun preminya sudah dinaikkan oleh pemerintah pusat,” tegas dia.
Adapun Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Bimantoro R, mengapresiasi kerjasama tersebut. “Apalagi di wilayah eks Karesidenan Surakarta, baru Solo yang memiliki predikat Universal Health Coverage (UHC). Artinya lebih dari 95 penduduk ber-KTP Surakarta sudah tergabung dalam JKN-KIS,” kata dia.
