Walikota menyampaikan saat ini hasil dari TPKK belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan pendataan ulang pada setiap warga masyarakat agar data penduduk miskin tervalidasi.

Di Surakarta ada 3 tingkat kemiskinan, yaitu rentan miskin, miskin dan sangat miskin. Menurut data, ada 1400 masyarakat yang rentan miskin. Mengatasi permasalahan tersebut, Pemkot Surakarta memberi bantuan JKN KIS PBI melalui APBD.

Walikota juga mengatakan 3WMP merupakan kebutuhan dasar warga Indonesia khususnya warga kota Surakarta sendiri. Sehingga uji publik ini merupakan proses untuk mengumumkan ke masyarakat agar dapat mendata daftar calon warga yang perlu dilakukan home visit.

“Warga yang rentan miskin saya mohon tidak memiskinan diri, agar mendapat bantuan dari pemerintah sehingga pendataan ini dapat dilakukan dengan tepat sasaran,” tegasnya. Uji publik ini dilakukan mulai dari tingkat RT, yakni sebagai organisasi yang terdekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kondisi warganya dengan baik. Penyelenggaraan pendataan ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2020 dan akan dilakukan penetapan sasaran penerima manfaat program dari Bapppeda Surakarta pada Juli 2020. Pendataan hanya dilakukan bagi warga yang berdomisili di Surakarta.