Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di kompleks Benteng Vastenburg, sudah menjadi salah satu prioritas Pemkot Surakarta pada tahun ini. Gedung eks Bank Danamon di jantung Kota Bengawan, didesain menjadi pusat berbagai aktivitas pelayanan yang selama ini kerap diakses berbagai kalangan.
Target realisasi MPP pun disusun, agar penyelesaian pendiriannya kian terarah. Tidak tanggung-tanggung, momentum istimewa dipilih Pemkot guna meluncurkan fasilitas baru tersebut. “Targetnya 16 Juni bisa di-launching, bertepatan dengan HUT Ke-74 Pemkot,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Toto Amanto.
Seakan mempertegas target tersebut, Pemkot pun menandatangani naskah komitmen pembentukan MPP 2020 di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (10/2). Bersama Wali Kota FX Hadi Rudyatmo, sebanyak 47 kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi turut menandatangani komitmen tertulis itu di hadapan Menpan RB Tjahjo Kumolo.
“Saat ini fisik MPP sudah dikerjakan. Paralel dengan itu, kami juga terus berkoordinasi dengan instansi-instansi yang mau bergabung dalam MPP. Baik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot, OPD vertikal, maupun instansi lain.”
Bahkan, jumlah instansi yang siap membuka loket pelayanan di MPP ternyata bertambah. Akhir 2019 Pemkot sudah menyiapkan lokasi bagi loket-loket milik 19 instansi.
“Tapi akhirnya kami juga membuka loket tambahan bagi Bursa Efek Indonesia (BEI), guna mengakomodasi aktivitas trading. Selain itu juga untuk mengedukasi khalayak terkait aktivitas bursa saham,” imbuh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan DPMPTSP, Parjiman.
Sebanyak 20 instansi itu akan menyiapkan 373 pelayanan bagi publik. Mulai pemberian informasi, permohonan izin atas sejumlah layanan, hingga penerbitan berkas atau dokumen.
“Khusus OPD Pemkot, standar operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan dalam pemberian layanan di kantor OPD asal dan MPP prinsipnya sama. Jadi masyarakat bisa memiliki pilihan untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan, bisa di OPD maupun MPP,” terang Parjiman.
Ia merinci, OPD di lingkungan Pemkot yang siap membuka loket pelayanan di MPP adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin). Adapun OPD vertikal diantaranya Bank Jateng, PDAM Surakarta, Samsat, Polresta, Kementerian Agama (Kemenag), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, KPP Pratama, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama (PKS) bagi instansi swasta, serta sinergi perencanaan pelaksanaan pembangunan (SP3) terhadap OPD sudah kami lakukan. Itu menjadi dasar kerjasama kami dengan instansi-instansi yang akan membuka loket pelayanan di MPP,” bebernya.
Merujuk target peluncuran MPP yang sudah ditetapkan Pemkot, persiapan pusat pelayanan publik terintegrasi itu harus dilakukan sebaik mungkin. “Kemenpan RB mensyaratkan bahwa MPP yang di-launching harus sudah sepenuhnya beroperasi. Jika target launching adalah pertengahan Juni, maka minimal akhir Mei atau awal Juni MPP sudah kami operasionalkan. Sisa waktu sekitar setengah bulan bisa digunakan untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang diketahui usai operasional,” jelas Parjiman.
Meski tidak mudah, Pemkot tetap keukeuh dengan target tersebut. “Kami akan berkoordinasi dengan rekanan pelaksana, agar loket-loket pelayanan diprioritaskan pembangunannya terlebih dahulu. Baru setelah itu fasilitas lain diselesaikan. Apalagi berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Kemenpan RB, kementerian sudah dijadwalkan untuk meninjau MPP bulan Mei, sebelum loket-loket pelayanan dibuka untuk masyarakat,” terang dia. (**)
