Hidup di tengah pandemi wabah, seperti saat mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) sekarang ini, memang tidak mudah. Berbagai macam aktivitas warga harus dibatasi, demi terwujudnya pembatasan fisik (physical distancing) dan putusnya mata rantai penyebaran virus tersebut.
Ekonomi pun terimbas. Sepinya pusat-pusat perekonomian di Kota Bengawan menjadi pemandangan lazim, sejak virus tersebut menghantui setiap sudut kota sebulan terakhir. Dalam skala mikro, kegiatan produktif yang biasa dilakoni masyarakat pun terhenti atau minimal tersendat.
Inilah yang menjadi dilema. Membiarkan masyarakat tetap bekerja berarti memperbesar potensi penyebaran Covid-19, yang sudah mati-matian dibendung Pemkot Surakarta dan berbagai instansi terkait. Namun melarang atau menganjurkan mereka untuk mengurangi waktu bekerja bisa berujung menurunnya pendapatan warga. Sementara di sisi lain, pelambatan ekonomi masih berlanjut sejak corona mulai menghantam kota berpenduduk lebih dari 500.000 jiwa ini.
Akhirnya langkah taktis dipilih Pemkot. Sebanyak 40.000 paket bantuan berisi bahan pokok disiapkan, untuk didistribusikan kepada warga miskin, warga rentan miskin dan pekerja informal. Solusi itu dirasa tepat sebagai jaring pengaman warga, agar asap dapur mereka tetap mengebul.
“Kami sudah menyiapkan 25.416 paket, dari total rencana bantuan 40.000 paket. Masing-masing senilai Rp 246.000,” terang Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surakarta, Ahyani, dalam seremoni pendistribusian logistik tersebut di kompleks Pergudangan dan Aneka Usaha (PAU) Pedaringan, Minggu (5/4).
Sebanyak 25.416 paket itu akan diserahkan kepada keluarga, yang tercatat sebagai warga miskin dan rentan miskin dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK).
“Mereka adalah warga yang selama ini belum menerima bantuan dari Pemprov maupun pemerintah pusat.”
Kuota 40.000 paket itu akan dioptimalkan Pemkot. Para pekerja informal yang tertera dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), juga dinilai berhak mendapatkan suplai logistik tersebut. Para petani, peternak, nelayan, buruh industri, buruh transportasi, buruh harian lepas, buruh perkebunan, tukang cukur, tukang listrik hingga tukang batu, merupakan contoh-contoh pekerja informal yang nantinya diberikan bantuan.
“Bantuan akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama berisi tujuh jenis bahan pokok. Yakni beras 10 kg, telur setengah kg, mi instan tiga bungkus, kecap satu botol, teh seduh dua pack, gula satu kg, dan minyak satu liter. Tahap kedua berisi lima jenis bahan pokok, yakni beras 10 kg, telur setengah kg, mi instan tiga bungkus, kecap satu botol dan teh seduh dua pack,” beber Ahyani.
Dana pengadaan bantuan logistik itu, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta ini, bersumber dari efisiensi dan pengalihan sejumlah mata anggaran. Misalnya APBD 2020, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT), dana Bantuan Gubernur (Bangub), dan Dana Insentif Daerah (DID). Jumlahnya mencapai Rp 49 miliar.
Namun seluruh dana itu juga dialokasikan bagi kebutuhan lain. Seperti penyediaan alat kesehatan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas kesehatan bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), penyediaan sarana prasarana penanganan Covid-19 di rumah sakit dan puskesmas, pengadaan disinfektan dan alat penyemprot, operasional posko 24 jam, penyiapan infrastruktur tiga lokasi karantina, hingga melengkapi alat ruang isolasi RSUD Surakarta.
“Bantuan ini akan langsung didistribusikan perangkat wilayah, ke rumah masing-masing penerima. Jadi tidak ada acara pembagian bantuan di satu titik,” tegas Wali Kota.
Layaknya simbiosis mutualisme, Pemkot berharap agar logistik itu bisa meringankan beban hidup warga kurang mampu selama pandemi. Sebaliknya, warga diminta serius mempraktikkan cara-cara pemutusan penyebaran virus seperti physical distancing serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
“Perangkat wilayah kami persilakan untuk melakukan verifikasi jika ada calon penerima tambahan. Pendistribusiannya bisa dilakukan menyusul, setelah seluruh bantuan yang sudah disiapkan ini selesai disalurkan. Yang jelas Pemkot hanya mampu menyediakan bantuan sebanyak 40.000 paket,” terang Wali Kota.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot ini juga menekankan bahwa bantuan tersebut tidak diberikan kepada warga miskin, yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). “Mereka akan mendapat bantuan tersendiri dari Pemprov dan pemerintah pusat,” katanya. (**)
