SURAKARTA – Dalam rangka sosialisasi Tim Pendamping Keluarga ( TPK ) untuk mencegah stunting Pemerintah Kota Surakarta menggelar Gerakan Keluarga Berencana ( KB ) bersama para stakeholder atau pemangku kepentingan dalam untuk senantiasa menggalakkan gerakan KB lintas sektor. Kegiatan tersebut diikuti segenap unsur dan kader KB, penyuluh KB dan kader PKK se – Kota Surakarta, Selasa (12/10/2021) di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta.
Sekretaris Daerah Surakarta Ahyani, saat membuka sosialisasi tersebut mengatakan, anak – anak yang menderita stunting di Kota Surakarta termasuk terendah di Indonesia. Namun demikian jumlah 1,7 % atau 459 orang anak stunting tersebut tetap menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Surakarta. “Peran TPK harus benar – benar mendampingi, jangan sampai generasi penerus kita nanti terkendala masa depannya karena stunting tersebut,” katanya.
Peran penanganan stunting antara lain dalam intervensi gizi spesifik dilakukan tenaga kesehatan yang profesional dan memiliki kontribusi sekitar 30 % maupun yang sensitif yang ditangani berbagai sektor antara lain keluarga dan masyarakat umum yang memiliki dampak jangka panjang dan lebih besar yakni 70 %.
Peran dari TPK sangat besar dan sangat berkontribusi dalam penanganan stunting.
Pemerintah Kota Surakarta bertekad menurunkan angka stunting yang diperkirakan naik sebagai konsekuensi dari penurunan kemampuan ekonomi karena Pandemi Covid 19.
Dampak stunting jangka panjang yang mempengaruhi pertumbuhan otak dianggap berbahaya karena akan mengurangi kemampuan dan kecerdasan.
Ahyani mengajak para pemangku kepentingan para kader KB dan PKK untuk mengikuti dengan baik dan memahami bahwa gerakan penanganan stunting secara bersama antara pemerintah, akademisi dan masyarakat harus segera diwujudkan.
Sementara, Kepala Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Purwanti mengatakan, sesuai Perpres No 72 tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting dalam rangka pencegahan stunting atau anak kerdil di setiap kelurahan akan dibentuk Tim Pendamping Keluarga. Adanya Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah 8 September 2021 tentang penunjukan Tim Pendamping Keluarga.
Lebih lanjut dijelaskan, sosialisasi TPK bertujuan meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi TPK dan sasaran kegiatan pada 3 wilayah kecamatan tersebut yakni pada para kader PKK, tenaga kesehatan dan kader PPKBD ( Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ) dan para lurah yang tinggal di wilayah.
“Pada kesempatan ini, kami menghadirkan para akademisi yang nantinya berkontribusi pada TPK karena disadari tenaga kesehatan yang berdomisili di Kota Surakarta tidak banyak. Sehingga perlu dukungan dari lintas instansi,” terangnya.
Kota Surakarta mendapatkan alokasi 103 TPK yang tersebar di 54 kelurahan 1 tim TPK akan mendampingi 140 keluarga yang berisiko stunting. TPK terdiri dari 1 kader PKK, I kader KB dan 1 orang tenaga kesehatan yang berdomisili di masing masing wilayah.
Sebagai informasi kegiatan sosialisasi diisi dengan pemaparan dari narasumber, tanya jawab, tanggapan narasumber dan kesimpulan.
Diketahui hadir dalam kegiatan Sosialisasi TPK tersebut yakni narasumber BKKBN Provinsi Jawa Tengah Sriatiningsih, Rektor Universitas Aisyiah, Rektor Universitas Duta Bangsa, Rektor Universitas Kusuma Husada, Lurah se Kecamatan Laweyan, Serengan dan Pasar Kliwon, para kader KB, para kader PKK dan perwakilan OPD terkait.
