SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta seperti dikatakan Wakil Walikota Teguh Prakosa dalam kegiatan Audiensi dengan BAPPENAS Terkait Monev Program USAID IUWASH PLUS Di Kota Surakarta, Rabu (24/11/2021) di Bale Tawangarum Balaikota Surakarta, mendukung penuh kerjasama dalam penyediaan sanitasi dan air bersih bagi warga Kota Surakarta.
Wawali menyampaikan apresiasi atas kunjungan lapangan dari rombongan BAPPENAS dan USAID sebelumnya pada wilayah Kota Surakarta yang menjadi lokasi program sanitasi dan air bersih. “Dan juga untuk pendanaan dan pendampingan untuk menata perkotaan mulai dari air bersih maupun air limbah agar Kota Surakarta bisa berkurang dan bahkan hilang wilayah kumuhnya,” kata Teguh.
Teguh menyampaikan perkembangan baru soal pemekaran Kelurahan Semanggi menjadi Mojo dan Semanggi, dengan kolaborasi dengan kementerian PUPR dibangun perumahan sekaligus pembangunan sanitasi komunal dan air bersih di tanah seluas 50 ribu meter persegi. Tadinya merupakan rumah kumuh dengan tanah negara menjadi percontohan dengan 554 rumah seluas masing – masing 40 meter persegi langsung diberi sertifikat gratis.
Harapan Pemkot Surakarta dengan percontohan yang telah dilihat dari dekat oleh Menteri BAPPENAS, Kementerian ATR melalui Wamen serta diberikan apresiasinya atas kerja pemerintah daerah merupakan kerja kolaborasi dengan berbagai stakeholder.
Kerjasama dalam rangka menata perkotaan di Kota Surakarta untuk dapat hidup layak dan terutama untuk menghilangkan wilayah kumuh memerlukan proses panjang dan tahapannya dimulai tahun 2005 sampai sekarang masih berlangsung.
Dengan hasil yang telah dibangun USAID dengan Pemkot Surakarta memang belum menyentuh semua wilayah yang membutuhkan sanitasi dan air bersih secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran.
Komitmen Pemerintah Kota Surakarta agar bebas dari wilayah kumuh yang sudah terbangun dan terus berlanjut sesuai dengan RPJMD bisa lebih baik dengan kerjasama secara terus menerus dengan berbagai bentuk bantuan.
Masalah air bersih dan sanitasi menjadi persoalan bagi Pemerintah Kota Surakarta karena tidak memiliki sumber air bersih. Sumber air bersih Kota Surakarta ada di wilayah kabupaten tetangga yakni di Cokro Klaten.
Selain itu dengan mengandalkan air dari Bengawan Solo yang kualitasnya sudah menurun karena pencemaran berbagai polutan seperti alkohol dan limbah industri maupun rumah tangga menjadi persoalan tersendiri bagi warga Kota Surakarta.
Persoalan air bersih dan sanitasi di Kota Surakarta, menurut Wakil Walikota belum tuntas semuanya.
Di daerah pinggiran sungai, dengan inisiasi masyarakat dibangun instalasi komunal dan diintervensi dengan program – program dari Pemerintah.
Teguh berharap USAID bisa tetap bersedia bekerjasama bagaimana membangun perkotaan dengan menghilangkan kekumuhan dan tujuan akhir dengan kesejahteraan.
“Kami terbuka dengan apa yang menjadi kekurangan di lapangan dan kami menyesuaikan dengan regulasi dengan kementerian,” Ungkapnya.
Sementara, Tri Dewi menyatakan apresiasinya atas apa yang dilakukan Pemkot Surakarta dan akan mengundang kota dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk belajar dari Kota Surakarta terkait DAK terintegrasi 2023.
“Nantinya daerah – daerah tersebut akan belajar dari Kota Surakarta bagaimana menangani permukiman kumuh dengan penyediaan sarana dan prasarana baik sanitasi, air bersih instalasi komunal maupun pengolahan limbah,” katanya.
Disampaikannya target untuk program IUWASH adalah sanitasi aman, tidak hanya layak namun juga aman.
Khusus persoalan air bersih, air minum yang dikehendaki adalah air perpipaan dan Surakarta mencapai 50 % sudah cukup baik di atas rata – rata nasional yang baru 20 % dan jauh tertinggal dari negara – negara tetangga yang sudah mencapai lebih dari 50 % bahkan Malaysia sudah 90 % air minum perpipaan.
Persoalan yang menjadi kendala dalam membangun air minum perpipaan memang tidak mudah.
Yaitu soal image PDAM yang kinerjanya kurang baik misalnya airnya kotor dan selalu tidak tersedia dan mengalirnya waktu – waktu tertentu serta debit yang kecil.
Masalah pembiayaan yang berkelanjutan tentu saja berasal dari pelanggan dengan tarif yang tidak berubah selama bertahun – tahun.
Untuk menaikkan tarif air PDAM merupakan kendala karena masyarakat masih menganggap air itu berlimpah dan gratis.
Padahal untuk air minum non perpipaan malah jauh lebih mahal. Sedangkan apabila PDAM bisa menyediakan air minum yang langsung bisa diminum malah jauh lebih murah.
Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tarif sebenarnya bisa diatur dengan subsidi silang dari pemerintah daerah.
“Dari BAPPENAS kami mempunyai hibah air minum dari APBN untuk biaya koneksi perpipaan,” katanya.
PDAM bisa menaikkan tarif supaya bisa memberikan pelayanan yang berkelanjutan seiring dengan peningkatan kualitas air bersih sehingga bantuan hibah bisa berkurang dan profesional dalam menyediakan air bersih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu bisa mengembangkan cakupan layanan dengan perencanaan yang matang karena menyangkut kebijakan yang kurang populis. Hal ini kuncinya ada di pemerintah daerah untuk mengelolanya. “Tidak harus naik langsung namun secara perlahan dan BAPPENAS bisa mendukung dengan advokasi dan bantuan lainnya. Dan tarif menjadi yang krusial,” tutupnya.
Sementara Bryan Chang dari USAID mengatakan USAID telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia selama kurang lebih 60 tahun dan melalui kemitraan sudah bisa mendukung dan berkontribusi lewat sala satunya pembangunan air minum dan sanitasi melalui program USAID IUWASH PLUS.
“Selama bermitra telah ada capaian termasuk akses air minum dan akses sanitasi baik air minum aman dan juga merespon bagaimana dampak perubahan iklim pada akses air minum dan kita pada pagi hari ini melihat program air bersih pada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Dalam kunjungan USAID, terlihat keterlibatan para pihak termasuk pemerintah daerah untuk mendukung masyarakat dalam mendapatkan akses air minum dan sanitasi.
Dengan kerjasama yang baik dengan antara pemerintah, sektor – sektor publik dan peran masyarakat setempat. Langkah ke depan yang diambil adalah keberlangsungan program dengan peran berbagai sektor yang bisa direplikasi misalnya master meter dengan berbagai model yang bisa menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mendapatkan akses yang lebih baik.
Upaya –upaya yang telah dilakukan IUWASH PLUS diharapkan dilanjutkan. Dan USAID menyatakan kebanggaannya atas pencapaian oleh Pemerintah Kota Surakarta dan perlu dilanjutkan melalui replikasi kedepannya.
Narasumber dalam audiensi tersebut, wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, Tri Dewi, USAID Contracting Official Bryan Chang, Kemitraan Indonesia – Australia, Renan Indra dan Kepala BAPPEDA Kota Surakarta Tulus. Kegiatan juga dihadiri segenap rombongan BAPPENAS, USAID IUWASH PLUS dan jaran Pemkot Surakarta terkait.
