SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta mengebut Penanganan kawasan kumuh pada 2022. Usai peletakan batu pertama pembangunan 47 rumah layak huni oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, Walikota Gibran Rakabuming Raka, Selasa (25/1/2022) mengungkapkan, penanganan kawasan kumuh di Kota Surakarta dengan membangunkan rumah layak huni difokuskan di kawasan Semanggi dan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon.
“Kita tahun ini memperoleh bantuan CSR dari berbagai pihak di antaranya PT Shopee dan PT SMF. Setelah pembangunan 47 rumah layak huni dari SMF, lalu 136 di Semanggi utara dibangunkan Shopee. 60 % ( 135 hektar ) pemukiman kumuh Kota Solo di Semanggi dan Mojo Pasar Kliwon. Jadi semuanya ( bebas pemukiman kumuh ) selesai tahun ini,” ungkap Gibran.
Penjelasan Walikota Gibran, dengan berkurangnya kawasan kumuh secara otomatis permasalahan lain seperti stunting ( gizi buruk, pertumbuhan otak dan tubuh terganggu ) akan berkurang.
Walikota Solo tersebut menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang membantu meringankan penanganan kawasan kumuh termasuk Kotaku, SMF dan Shopee. Dengan selesainya penanganan kawasan kumuh Mojo dan Semanggi, kawasan kumuh yang belum ditangani tidaklah banyak di Kota Surakarta dan tahun 2022 segera diintervensi melalui program penanganan RTLH dan semacamnya.
Penanganan air bersih dan drainase selanjutnya akan diselesaikan secepatnya
Sesuai program Dinas Perkim Kota Surakarta, target zero kumuh ditargetkan 2026 menyisakan kawasan kumuh di bantaran rel kereta api yang ditangani. “Sekitar 135 hektar di kawasan Semanggi aja 60 persen dari total wilayah kumuh di Solo, tahun 2022 hingga 2024 kita bebaskan Solo dari Kawasan kumuh,” terang Kepala Dinas Perkim Kota Surakarta, Taufan.
Diketahui, 9 unit rumah sudah dibangun di Kawasan Semanggi Selatan ( berdampingan dengan 47 rumah layak huni yang akan dibangun )
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy dalam arahannya sebelum peletakan batu pertama pembangunan 47 rumah peningkatan kualitas RTLH, Selasa (25/1/2022) di Kawasan Semanggi Kelurahan Mojo RW 1, senada menyatakan pada tahun 2022 kawasan kumuh di Kawasan Semanggi Pasar Kliwon sudah tidak ada.
“Lebih cepat dari target 2023, nanti kita harapkan selesai pada tahun ini. Bahkan di wilayah Semanggi Selatan sudah bisa ditempati,” tandasnya.
Penanganan kawasan kumuh oleh Pemerintah dan swasta atau CSR, lanjut Muhajir, akan dijadikan model penyelesaian kemiskinan ekstrim di seluruh kota – kota di Indonesia.
Solo sebagai pilot project atau model yang nanti diharapkan menjadi semacam prototipe untuk menyelesaikan persoalan pemukiman kumuh di daerah lain.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan saat ini program sudah mulai berjalan. Dia menargetkan penataan kawasan kumuh Kota Solo rampung di tahun 2022.
“Kita harapkan 2022 sudah selesai semua. Untuk itu kita kumpulkan semua sumber-sumber dana dari berbagai lini untuk menyelesaikan ini secara keroyokan,” katanya.
Sumber dana tersebut, antara lain berasal dari program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan yang digandeng pemerintah. Bentuk dari penataan kawasan itu, antara lain adalah pembangunan rumah layak huni di kawasan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo.
Pihak Kemenko PMK menyanggupi mempercepat pembangunan rumah layak huni, termasuk membantu mencarikan sumber dari CSR untuk pembangunan rumah layak huni. Hal itu yang tidak bisa didanai kementerian terkait, terutama PUPR, karena jumlahnya lebih banyak.
Muhadjir menjelaskan bahwa penataan kawasan kumuh penting dilakukan. Hal ini merupakan langkah awal untuk pengentasan kemiskinan.
“Ini penanganan tema besarnya kemiskinan, lebih spesifik kemiskinan ekstrem yang 70 persen di wilayah kantong. Karena di kantong, maka pendekatannya ekosistem, tidak bisa orang per orang, rata-rata umumnya pasti tinggal di rumah tidak layak huni, kumuh, sanitasi jelek dan langka air bersih, pendekatan tidak mungkin tidak dengan pendekatan lingkungan,” terangnya.
Kemenko PMK akan menyelesaikan penanganan kawasan kumuh di 6 kota dan menunggu respon penanganan kawasan kumuh dari kota – kota lain.
Penanganan kawasan kumuh sangat tergantung pada inisiatif dan keinginan baik dari Pemerintah Kota, karena masalah kemiskinan itu urusan konkuren antara pusat dan daerah kewenangan dan tanggung jawabnya.
Apabila daerah punya inisiatif, kemauan politik yang baik untuk menangani wilayah miskin di wilayah masing – masing, Pemerintah Pusat bakal memfasilitasi melalui Kemenko PMK sesuai perannya sebagai koordinator melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.
Secara khusus Presiden menugaskan kepada Wakil Presiden untuk penanganan kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting dan penyelesaian masalah – masalah kesehatan terutama sanitasi lingkungan dan air bersih diserahkan pada Kemenko PMK.
Muhajir mengatakan, penanganan kemiskinan merupakan amanat negara menyediakan fasilitas kesehatan umum dan perumahan yang layak. Penganan kemiskinan ekstrim dilakukan dengan kolaborasi semua pihak terkait secara holistik dan menyeluruh.
Stunting sebagai dampak kemiskinan ekstrim dari 27 % (2020 ) menjadi 24 % ( 2021 ). Satu tahun turun 1, 7 persen.
