Wajah-wajah sumringah memenuhi ruang sidang paripurna DPRD Kota Surakarta, menjelang akhir tahun silam. Ketika itu, hampir seluruh anggota wakil rakyat hadir untuk i untuk memberikan pengesahan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 yang akan pedoman anggaran dalam melaksanakan pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Di bawah kilatan lampu blitz, Penjabat Walikota Surakarta Budi Suharto dan Ketua DPRD Surakarta Teguh Prakosa bertukar tanda tangan. Sebuah disorongkan bergantian antara Penjabat Walikota dengan Pimpinan DPRD. Ratusan pasang sorot mata, termasuk pimpinan SKPD dan juga tokoh masyarakat yang diundang menyaksikan pengesahan APBD Tahun 2016 tersebut.
APBD 2016 terasa istimewa karena besarnya pagu anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 1.795.120.219.000. Jumlah ini naik 13 persen lebih dari tahun 2015 yang besarnya Rp 1.582.323.827.000. Kenaikan anggaran hingga sekitar Rp 212,8 miliar ini tentu membangkitkan rasa optimisme bahwa pembangunan di tahun mendatang akan lebih baik karena keteresediaan anggaran yang lebih memadai.
Apalagi jika dicermati dari pos Belanja Langsung yang mengalami kenaikan sekitar 20 persen. Pos Belanja Langsung merupakan anggaran yang disediakan untuk menopang berjalannya pembangunan. Pada APBD 2016, belanja langsung mendapat alokasi hingga Rp 721.732.368.000, atau bertambah sebanyak Rp 123.919.627.000 dibandingkan dengan tahun lalu.
Kenaikan terbesar pada pos Belanja Langsung terjadi pada alokasi untuk Belanja Modal. Kenaikannya mencapai 42 persen lebih. Pada tahun 2016, belanja modal sebesar Rp 243.746.269.000 atau lebih banyak 79 miliar lebih dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 170.840.305.000. Demikian pula dengan Belanja Barang dan Jasa yang dialokasikan Rp 440.750.476.000 atau naik 23 persen lebih dari tahun 2015 yang besarnya Rp 357.972.625.000
“Satu-satunya alokasi di Pos Belanja Langsung yang besarannya menurun adalah unntuk Belanja Pegawai. Kita berhasil melakukan efisiensi hingga 46 persen karena pada tahun ini hanya dialokasikan Rp 37.235.623.000 padahal tahun lalu jumlahnya mencapai Rp 68.999.811.000,” kata Honda Hendarto, salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta.
Meski belum ideal, struktur APBD 2016 juga terasa berpihak pada kepentingan warga. Hal itu tercermin dari rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung yang kini sudah hampir sepadan. Belanja Langsung APBD 2015 telah mencapai 40,21 persen, sedangkan belanja tidak langsung sebesar 59,79 persen. Walau masih ada kesenjangan, namun dibandingkan tahun 2015 gap tersebut sudah mulai terpangkas.
“Pada APBD 2015, Belanja Tidak Langsung masih di atas 60 persen, tepatnya 62,2 persen yang tahun ini bisa ditekan menjadi 59,79 persen. Sebaliknya, Belanja Langsung yang di tahun 2015 baru 37,78 persen dari total seluruh belanja, pada APBD 2016 mengalami kenaikan menjadi 40,21 persen dari total seluruh belanja,” Budi Murtono, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta.
Belanja Pegawai memang masih mendominasi pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta karena menyedot hampir 95 persen anggaran pada Pos Belanja Tidak Langsung. Belanja pegawai yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta ini mencapai Rp 1.018.315.096.000. Jumlah ini naik 9,84 persen daripada tahun lalu.
Pendapatan
Tingginya kenaikan Belanja Langsung tersebut tidak terlepas dari kenaikan pendapatan yang diproyeksikan pada tahun depan. Menilik ringkasan APBD 2016 yang baru disahkan tersebut, hampir semua pos pendapatan diyakini bakal melonjak. Lantaran tidak memiliki sumber daya alam sendiri pendapatan Kota Surakarta masih tetap harus menggantungkan pada alokasi dana perimbangan.
Nyaris tak ada yang menduga jika dana perimbangan yang diberikan pemerintah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun ini naik drastis. DAK yang sebelumnya hanya Rp 3.750.100.000 kini menjadi Rp 61.712.070.000 atau naik lebih dari 1.500 persen. Demikian juga dengan DAU juga melejit dari Rp 713.300.856.000 miliar menjadi Rp 841.536.122.000 atau meningkat 17,98 persen karena terdapat penambahan Rp 128. 325.266.000.
Tingginya dana perimbangan yang diperoleh melalui DAK dan DAU tersebut merupakan salah satu hasil lobi-lobi yang dilakukan Walikota Surakarta periode 2010-2015, FX Hadi Rudyatmo. Sebelum menyelesaikan tugasnya, Rudyatmo memang aktif melakukan loby-loby ke sejumlah kementerian agar Kota Surakarta mendapatkan tambahan dana. “Kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan serta pendidikan di Kota Surakarta sangat besar yang tidak mungkin bisa dibiayai dari PAD sehingga sebelum akhir periode, saya melakukan pendekatan ke sejumlah kementerian,” kata Rudyatmo.
Meski sebelum turun dari kursi AD-1, Rudyatmo sudah mendapat lampu hijau bahwa Kota Surakarta akan mendapatkan tambahan alokasi DAK dan DAU, namun hingga pembahasan KUA/PPAS, pemerintah pusat belum juga memberikan kepastian anggaran yang bakal digelontorkan ke Surakarta. Merasa masih memiliki hutang tanggung jawab, Rudyatmo kembali turun tangan untuk “menagih komitmen” tersebut. “Sepengetahuan saya, memang andil Pak Rudy cukup besar untuk mengegolkan kenaikan DAK dan DAU,” tambah Honda.
Tak hanya lompatan pendapatan dari dana perimbangan yang mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 juga diproyeksikan bakal naik. Jika dibandingkan pada tahun anggaran lalu, PAD tahun 2016 ditargetkan naik hingga mendekati 10 persen. Disebutkan PAD Tahun 2016 akan mendapai Rp 372.579.581.000 atau bertambah sebanyak Rp 31.045.644.000.
“Dibandingkan tahun lalu, kontribusi PAD pada pos Pendapatan APBD memang turun karena besarnya pendapatan yang masih ditopang oleh dana perimbangan. Tetapi dilihat dari nominalnya, PAD 2016 naik cukup besar, mencapai 9,09 persen. Kenaikan PAD ini paling besar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang totalnya mencapai Rp 286.722.080.000,” kata Budi Murtono.
Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 61 persen lebih dari total PAD. Di urutan kedua pemberi sumbangan terbesar bagi PAD adalah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni 21 persen. Selebihnya PAD diperoleh dari Retribusi Daerah (15,9 persen) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (2 persen). “Kalau dilihat dari kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan, baru sebesar 21,42 persen,” tambah Budi Murtono.
Optimistis
Besaran anggaran dan struktur APBD 2016 diharapkan akan menjadi penyemangat untuk membangun Kota Surakarta menjadi lebih baik lagi. Apalagi sebagian besar alokasi DAK, bakal dipergunakan untuk membiayai infrastruktur, terutama di kawasan utara Kota Surakarta.
Sebanyak Rp 46.500.000.000 dari Rp 61.712.000.000 dana yang berasal dari DAK dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di kawasan utara Kota Surakarta. Infrakstruktur berupa jalan dan jembatan itu yang akan dibangun tersebut di antaranya adalah Jalan Pakel, Jalan Randusari dan Ngemplak Sutan, Jalan Sumbing serta Jalan Wijaya. Masih ada lagi Jalan Sabrang Lor, Jalan Kahuripan Raya dan sebagainya.
Selain itu juga dibangun Jembatan Sebrang Lor, Jembatan Gajah Putih, Jembatan Lemah Abang dan pelebaran Jembatan Kalianyar Tirtonadi. Pembangunan berbagai infrastruktur ini diharapkan akan mempercepat tumbuhnya kawasan Solo Utara agar bisa mengimbangi kawasan Solo selatan. (***)
