Kinerja Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-20 yang berlangsung di Kulonprogo, Yogyakarta, Senin (25/4/2016), Walikota FX Hadi Rudyatmo menerima penghargaan Satlancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kinerja Pemerintahan Kota Surakarta atas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, setiap tahun pihaknya melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Evaluasi yang dilakukan secara terukur, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan non kementrian (LPNK) untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dari aspek manajemen pemerintahan.
“Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,” kata Menteri Tjahjo.
Kementerian dan LPNK yang terlibat dalam EKPPD diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM sertai Sekretaris Negara. Sementara LPNK yang ikut melakukan evaluasi diantaranya BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 setiap kepala daerah wajib untuk membuat LPPD dan diserahkan ke pemerintah pusat. Dan sejak tahun 2009, berdasarkan PP No 6 Tahun 2008, Pemerintah Pusat melakukan evaluasi yang disebut dengan EKPPD. Terhitung tahun ini merupakan EKPPD yang ke-6 kalinya.
Beberapa aspek yang menjadi penilaian diantaranya adalah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Informasi Keuangan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, serta aspek-aspek lain seperti aspek kebijakan, kelembagaan serta SDM.. “EKKPD sekaligus juga sebagai bahan kebijakan dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” papar Mendagri.
Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pernah diterima Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2014 silam. Dengan demikian, penghargaan yang diserahkan Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Sumarsono kepada Walikota FX Hadi Rudyatmo merupakan yang kedua kalinya diterima Kota Surakarta.
“Penghargaan ini tidak akan pernah kita dapat jika seluruh jajaran di Pemerintahan Kota Surakarta tidak bekerja dengan baik. Mudah-mudahan penghargaan ini melecut motivasi agar kinerjanya semakin baik sehingga masyarakat pun menjadi semakin sejahtera,” kata Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.
Selain Kota Surakarta, penghargaan serupa diterima Kota Surabaya, Semarang, Probolinggo, Samarinda, Madiun, Balikpapan, SuraMalang, Blitar dan Mojokerto. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten, daerah yang memperoleh adalah Tulungagung, Pinrang, Sidoarjo, Pasaman, Nganjuk, Bantul, Lamongan, Kudus, Kulon Progo dan Bintan.
Untuk tingkat provinsi, Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha diberikan kepada tiga provinsi yakni Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat. Selain Satyalancana Karyabhakti Nugraha, pemerintah juga memberikan Parasamya Purnakarya Nugraha yaitu kepada pemerintah daerah yang selama 3 tahun berturut-turut memiliki kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Pada tahun ini Parasamya Purnakarya Nugraha diberikan kepada Kabupaten Kulonprogo, Pasaman, Kota Semarang dan Kota Probolinggo” kata Tjahjo. (***)
