Pemerintah Kota Surakarta
Dilantik, Langsung Tancap Gasss…!!!
  February 22, 2016 12:37

Tidak ada waktu buat berleha-leha. Seusai dilantik, Walikota dan Wakil Walikota Surakarta periode 2016-2021 mencanangkan tekadnya untuk tancap gas membangun Kota Surakarta. Guiden line sudah ditetapkan yakni visi misi yang diusung selama kampanye pilada lalu. Apalagi jika bukan “Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan.”

“Secara kewenangan memang belum full karena undang-undangnya begitu. Memang seperitu itu, misalnya meski sudah dilantik menjadi walikota definitif, saya belum diperbolehkan untuk melakukan mutasi sampai enam bulan ke depan. Tetapi bukan halangan untuk tidak langsung kerja, kerja dan kerja,” tegas Walikota FX Hadi Rudyatmo.

Saat dilantik serentak bersama 16 bupati/walikota se Jawa Tengah 17 Februari lalu, APBD Kota Surakarta memang sudah ditetapkan. Artinya, secara normatif formal, Rudy-Pur tidak ikut menyusun APBD 2016. Bahkan saat mengakhiri masa tugasnya 28 Juli 2015, KUA/PPAS juga belum selesai disusun. Wal hasil APBD 2016 disiapkan oleh Penjabat Walikota yang menggantikannya.

Meski tidak terlibat secara formal dalam penyusunan, Rudy mengatakan sejumlah program kerjanya sudah terakomodasi. Hal itu lantaran, sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Rudy memiliki 24 anggota di parlemen dan telah diinstruksikan untuk mengawal program-programnya agar masuk ke dalam APBD.

“Secara aturan memang seperti itu, selama enam bulan ini saya hanya mengawal APBD dan program kerja yang sudah disusun oleh Penjabat Walikota. Tetapi meski tidak terlibat, toh RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) itu yang berlaku sampai 2025 itu kita yang nyusun. Jadi visi misi selama kampanye acuannya juga dari RPJP,” jelas dia.

Oleh karenanya, meski secara normatif baru bisa dijalankan setelah enam bulan atau mulai penyusunan APBD Perubahan, namun Walikota Rudyatmo yakin dirinya tak perlu menunggu selama itu untuk mulai bekerja. Bahkan Rudy mengibaratkan mesin mobil, nantinya tak hanya masuk gigi lima, tetapi langsung berkecepatan dengan gigi tujuh. “Semuanya prioritas dan semuanya sudah bisa langsung dikerjakan. Tak perlu lagi menunggu-nunggu,” tegas walikota.

Secara eksplesit AD-1 menyebut program peningkatan infrastrutur seperti perbaikan drainase dan peningkatan jalan kota sudah bisa langsung digarap. Menurut dia, dana untuk pembangunan itu juga sudah tersedia. “Secara teknis nanti kita lihat sejauh mana dinas telah melakukan persiapan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Jika teknisnya sudah siap tidak perlu menunggu-nunggu lagi. September menjadi batas akhir proyek fisik yang dianggarkan dalam APBD 2016” tandasnya.

Walikota Rudyatmo pun mengajak agar semua komponen Kota Solo bergotong royong bersama-sama membangun kota. Dia mengingatkan bahwa kubu-kubuan yang terjadi pada masa pilkada sudah tidak ada lagi. Menurutnya, tidak ada alasan bagi warga Kota Solo untuk tidak ikut aktif membangun kota demi kesejahteraan bersama. “Saya yakin, tidak ada warga Kota Solo yang tidak ingin dalam kehidupannya mendapatkan kewarasan, kewasisan, wareg, mapan papan karena itu lah kesejahteraan lahir batin,” ujarnya.

Penjabat Walikota Surakarta Budi Yulistianto yang menduduki kursi AD-1 sebelum digantikan walikota definitif membenarkan jika hampir seluruh program yang hendak dijalankan WalikotaRudyatmo sudah terakomodir di APBD 2016. Menurut Kepala DPPKA yang menjadi Penjabat Walikota selama kurang lebih 1,5 bulan ini, sekitar 90 persen APBD 2016 sudah sesuai dengan visi misi walikota yang baru saja dilantik.”Pak Wali bisa langsung bekerja dengan semboyan gas pol rem blong,” katanya seusai serah terima jabatan.

“PR Bersama”

Meski mengajak untuk tancap gas, namun diakuinya ada sejumlah PR yang harus segera dicarikan jalan ke luarnya.  Salah satunya adalah mengenai jaminan kesehatan warganya yang masuk kategori rentan miskin. Bila selama ini masalah kesehatan warga Solo yang berada di zona mendekati kemiskinan ditanggung program kota melalui program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) Silver, mulai tahun 2016, tidak lagi mendapatkan jaminan lagi. Walikota Rudyatmo mengajak stakeholder kota untuk ikut memikirkannya.

APBD 2016 tidak lagi menyediakan alokasi bantuan kesehatan kelompok masyarakat yang masuk ke kategori rentan miskin. Sementara bantuan kesehatan untuk kelompok masyarakat miskin yang sebelumnya melalui PKMS Gold dapat dialihkan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). “Ini masalah yang harus segera dipecahkan karena kelompok rentan miskin ini secara normatif harusnya membayar premi JKN secara mandiri, padahal secara faktual mereka tidak mampu,” ujarnya.

Era JKN per 1 Januari 2016 menandai berakhirnya program PKMS yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat Kota Solo. Seperti diketahui, program tersebut diinisiasi untuk mengatasi banyaknya warga yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat. Warga rentan miskin di Solo, mendapatkan subsidi pemeliharaan kesehatannya melalui PKMS jenis silver. “Sekarang ini tidak bisa kalau pemerintah kota memberikan subsidi ke kelompok ini,” tambah walikota.

Walikota Rudyatmo mengatakan dirinya berupaya untuk mencari formula agar mereka yang sebelumnya adalah pemegang PKMS Silver ini tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Meski tidak lagi bisa mendapatkan jaminan kesehatan seperti sebelumnya, namun Walikota Rudyatmo memastikan fasilitas layanan kesehatan seperti pemeriksaan laboratorium gratis sebagai tindakan preventif masih bisa dinikmati peemegang kartu PKMS Silver.

“Silakan yang berusia di atas 40 tahun untuk menggunakan fasilitas cek lab gratis agar sedari dini bisa diketahui kondisi kesehatan. Jangan menunggu nggletak baru dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya pemegang PKMS Silver usia 40 tahun, tetapi juga ibu hamil dapat menikmati fasilitas layanan kesehatan ini,” jelas Walikota.

Berkaitan dengan layanan kesehatan, Walikota Rudyatmo mengatakan menambah jumlah rumah sakit daerah. Bahkan menurut dia, penambahan rumah sakit daerah juga tidak perlu menunggu waktu lama. Paling tidak, di tahun pertamanya menjadi walikota ini, Walikota Rudyatmo optimis satu RSUD baru akan terbangun. “Untuk masyarakat di Kecamatan Pasar Kliwon. Proses penyusunan DED harus sudah dimulai sekarang. Nantinya setiap kecamatam memiliki RSUD sendiri,” katanya. (***)

aosgi
[yarpp]
Pemerintah Kota Surakarta

DISKOMINFO SP

Kompleks Balai Kota Surakarta

Jl. Jend. Sudirman No.2, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Kode Pos 57133
(0271) 2931667

Site Statistics

Visits today

2

Visitors today

1

Visits total

424,962

Visitors total

330,423

©️ 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta