Program Besuk Kiamat (Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian) yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dinobatkan sebagai kebijakan paling inovatif dalam Gelar Inovasi Kota Surakarta 2017. Layanan pemberian dokumen adminitrasi kepada ahli waris warga Kota Surakarta yang meninggal dunia ini, menyisihkan berbagai program atau kebijakan dari OPD lainnya.
Menurut Kepala pusat tata Informasi Lembaga Administrasi Negara, Dr Andi Taufik yang menjadi salah satu anggota tim penilai karya-karya inovatif dalam acara tersebut, Besuk Kiamat memiliki sejumlah keunikan. Dari enam kriteria penilaian yang ditetapkan, Besuk Kiamat menempati urutan paling atas. “Kebijakan ini manfaatnya juga langsung dirasakan masyarakat,” katanya saat mengumumkan kebijakan paling inovatif di Pendhapi Gede Balai Kota Surakarta, Minggu (16/12/2017).
Besuk Kiamat menyisihkan program Si Bapak On (Sistem Informasi Bayar Pajak Online) yang dikembangkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Si Bapak On menempat urutan kedua, di atas Si Tepu (Sistem Terpadu ke-PU-an) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Di peringkat keempat, ada program Tape Pasar atau Teknologi Aplikasi E-Retribusi Pasar yang dibuat Dinas Perdagangan. “Sebenarnya sulit sekali menentukan karena semua inovasi yang dilakukan OPD Pemerintah Kota Surakarta ini benar-benar luar biasa,” ujarnya.
Andi Taufik mengatakan service innovation, service delivery innovation, administratif organisational innovation, conceptual innovation, police innovation dan system innovation. Menurut Adi, kebijakan-kebijakan lahir dari Konvensi Inovasi 2017 memenuhi keenam kriteria tersebut. Seperti diketahui, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Surakarta, sejak April silam bersama dengan LAN menyelenggarakan konvensi inovasi untuk menyusun program-program baru yang inovatif.
“Dari berbagai usulan yang masuk dalam konvensi dipilih 10 besar yang kemudian selama dua hari sejak Jum’at (15/12/2017) sampai hari ini (Sabtu, 16/12/2017) dipaparkan di hadapan dewan juri dari LAN. Selama pemaparan, diselenggarakan Gelar Karya Inovasi Kota Surakarta dengan menampilkan berbagai inovasi-inovasi OPD melalui pameran yang bisa kita saksikan bersama ini,” kata Kepala BKPPD Kota Surakarta, Rakmat Sutomo.
Selain keempat inovasi yang diumumkan Adi Suryanto sebagai inovasi terbaik, enam inovasi yang masuk dalam 10 besar adalah Kampung KB dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Anjungan Si Didik (Dinas Pendidikan), Wongso Subali (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan), Kucibu (Dinas Kebudayaan), Sundhulan (BPPKD) dan KKO (Dinas Pemuda dan Olahraga). “Selain piala dan piagam, juara pertama mendapatkan hadia uang Rp 15 juta, kedua Rp 10 juta, ketiga Rp 7,5 juta dan Rp 4,5 juta untuk juara empat. Sedangkan kelima sampai kesepuluh Rp 3 juta,” kata Adi.
Sebelumnya, Wali Kota FX Hadi Rudyatmo mengatakan Konvensi Inovasi merupakan awalan yang bagus agar ASN terus berinovasi. Dia meminta agar se setiap tahun diadakan kegiatan semacam ini dan setiap OPD wajib mengajukan satu program inovasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. “Mulai tahun 2018 kami minta OPD berinovasi, setiap tahun minimal ada satu inovasi baru. Khususnya dalam pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rudy, inovasi diperlukan seiring tuntutan perubahan yang semakin cepat. Selain itu juga dimaksudkan untuk efisiensi anggaran, sumber daya manusia (SDM) hingga transparansi dan akuntabel dalam tata kelola pemerintahan. Dia memberikan contoh penerapan retribusi pasar secara elektronik (e-retribusi) yang dinilai efisien SDM dan transparan. Dengan inovasi tersebut, Pemkot bisa menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) lebih akuntabel.
Wali Kota Rudyatmo tak menampik jika upaya untuk mendorong munculnya kebijakan atau program yang berkaitan dengan layanan masyarakat agar semakin inovatif itu selalu menghadapi kendala. Salah satunya justru adalah pola pikir aparatur sipil negara (ASN) yang sering kali merasa berada di zona nyaman dalam bekerja sehingga minim inovasi. “Saya kira perlu waktu 12 tahun untuk membuat para ASN mau melakukan perubahan kinerja di lingkungan pemerintahan,” tandasnya.
