Waktu menunjukan pukul 09.00 WIB, suasana di Bale Tawangarum masih terlihat lengang, hanya nampak panitia yang sudah bersiap siap di dalam ruangan Bale Tawangarum sibuk mempersiapkan keperluan acara hari ini, deretan kursi sudah tersusun rapi siap untuk menyambut para tamu undangan, sementara di luar ruangan sudah tersedia beberapa meja receptionist yang di atasnya terdapat buku tamu untuk diisi para tamu yang hadir.
Dijadwalkan pada hari ini Rabu (14/02) akan dilaksanakan Sosialisasi Perwali Tentang Tata Kelola Kemiskinan Daerah, yang rencananya akan diikuti oleh para Lurah se-Kota Surakarta beserta dengan LPMK dan TPKK. Sedianya sosialisasi ini akan dibuka langsung oleh Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo dan juga Kepala Bappeda namun karena keduanya mendadak mendapat mandat dinas di luar kota maka Pak Wali terpaksa menitipkan sambutannya kepada Asisten Perkembangan Ekonomi, Triyana.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Triyana, Wali Kota mengatakan “Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang bekerja untuk membangun sistem mekanisme dan prosedur penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan”. Pemerintah Kota Surakarta selama ini juga telah melakukan beberapa upaya antara lain; penguatan ekonomi melalui pemberdayaan PKL, pemberdayaan pedagang pasar tradisional, revitalisasi sentra-sentra ekonomi seperti, Kampung Batik Laweyan, penguatan iklim investasi melalui stabilitas keamanan, regulasi perijinan, perbaikan infrastruktur dan upaya pencitraan kota, serta memberikan layanan pendidikan dan juga peningkatan kesehatan serta peningkatan kualitas lingkungan melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dalam sambutannya Wali Kota menambahkan “Program-program tersebut akan terus dilanjutkan, diperluas, dipertajam dan dimantabkan hingga Kota Solo benar-benar menjadi kota yang waras, wasis, wareg, mapan dan mantab papan. Melalui Sosialisai Perwali Surakarta Tentang Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah, Saya berharap muncul inovasi dan inspirasi baru bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dapat sampai kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi penanggulangan kemiskinan”, imbuhnya.
Sementara ditemui diruangannya, Kabid Penyusunan Program dan Pelaporan Bappeda, Mila mengatakan “Tujuan dari sosialisasi ini adalah perbaikan tata kelola data kemiskinan daerah dalam hal ini di daerah Surakarta, diharapkan dengan tata kelola yang lebih baik, presisi data kemiskinan yang ada mendekati antara lapangan dan kebutuhan program sehingga nantinya akan lebih efektif.”
Direncanakan setelah dilakukan sosialisasi ini nanti, yang pertama akan ada uji publik terhadap data yang ditetapkan di akhir tahun 2017, diharapkan dengan data-data tersebut akan bisa digunakan untuk menginventarisir data-data warga miskin yang belum masuk atau tercecer dan yang kedua adalah memutakhirkan perubahan status, misalnya dicontohkan oleh Mila, “Jika ada keluarga miskin yang telah dilakukan intervensi seperti dilakukan perbaikan RTLH maka idealnya nanti akan ada perubahan indikator terhadap keluarga tersebut, dengan adanya perubahan indikator maka akan akan ada perubahan status dan nanti akan terlihat apakah status kesejahteranya meningkat atau masih tetap sama saja dan nanti itu akan menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah daerah”.
Sementara dari dinas sosial sendiri berdasarkan Perwali merencanakan akan melakukan update data sebanyak dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Juni dan juga bulan Desember, sedangkan untuk uji publik dilakukan hanya sekali dalam satu tahun, yakni sebelum bulan Juni dan ditargetkan paling tidak akhir Mei hasil uji publik kelurahan sudah bisa masuk dan update di Dinas Sosial.
