Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah menjadi langganan Pemerintah Kota Surakarta setiap tahunnya, mengingat sejak 2013-2017 predikat itu selalu diterima Pemkot Surakarta dari pemerintah pusat.
Tak heran, Kamis (20/9) Pemkot pun diganjar pemerintah pusat atas raihan prestasi tersebut. Hadiah itu berupa Penghargaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKKL/LKKP) yang diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada Wakil Wali Kota (Wawali) Surakarta Achmad Purnomo di Gedung Dhanapala Jakarta.
Penghargaan diberikan lantaran opini WTP selalu diberikan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Kota Surakarta hingga lima kali tanpa putus. ”Sebenarnya kita sudah meraih WTP sebanyak delapan kali. Namun penghargaan itu diberikan atas perolehan lima kali WTP secara berturut-turut,” terang Wawali.
Bagi Purnomo, penghargaan yang diterima Pemkot tersebut merupakan prestasi atas tata kelola keuangan daerah yang dinilai memuaskan oleh pemerintah. ”Ini hasil kerja bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surakarta, terutama dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga pada akhirnya kita semua bisa meraih penghargaan atas capaian WTP dalam lima tahun berturut-turut.”
Penghargaan itu juga menyuntikkan energi bagi Pemkot agar berbuat lebih baik. Menurut Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta, Yosca Herman Soedradjad, ke depan tata kelola keuangan daerah harus kian transparan dan akuntabel. ”Semakin sering kita mendapatkan predikat WTP, pengelolaan APBD juga harus meningkat. Dengan demikian manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tandas dia.
Sementara itu Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, predikat WTP bukan tujuan akhir penyusunan laporan keuangan. Sebaliknya, predikat itu merupakan titik awal dari sebuah pekerjaan yang lebih baik lagi. ”WTP tidak menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan. Akan tetapi menjadi cambuk menjadi baik dan baik lagi,” kata Menkeu.
Selain Pemkot Surakarta, penerimaan penghargaan itu juga dilakukan pemerintah pusat kepada 92 entitas kementerian/lembaga, Pemprov dan Pemkab/Pemkot lain dari berbagai wilayah. Penyerahan penghargaan dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018.
Rakernas bertema ”Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat Untuk Indonesia Kuat” itu dihadiri para menteri/pimpinan lembaga negara, kepala daerah, sekretaris jenderal kementerian/lembaga, aparat pengawas intern pemerintah, akademisi serta pimpinan institusi terkait lainnya.
Forum tersebut diadakan guna memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and clean goverment). Rakernas juga digelar guna memberikan apresiasi kepada institusi-institusi negara, yang berhasil memperoleh opini WTP dalam pelaporan keuangannya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.
Melalui penyelenggaraan rakernas tersebut, pemerintah berharap agar seluruh pemangku kepentingan terkait tetap berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebab pengelolaan keuangan yang sehat diyakini mampu mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. (**)
