Pendataan Warga Miskin Libatkan Anggota PKK

Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo (bertopi), berbincang dengan penghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Panularan, Kecamatan Laweyan.

Di mata Pemerintah Kota Surakarta, kemiskinan masih menjadi batu sandungan. Apalagi jika dihadapkan dengan visi Wali Kota FX Hadi Rudyatmo, yakni Solo Berseri Tanpa Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat WasisWarasWareg, Mapan dan Papan (3WMP).

Namun, tanpa putus asa, Pemkot selalu berusaha mengentaskan kemiskinan dengan berbagai cara. Manajemen keroyokan yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selalu dikedepankan, guna mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin.

Semua diupayakan secara sistematis, mulai hulu hingga hilir. Tidak ketinggalan menyangkut validitas data warga miskin, karena berpotensi memicu silang sengkarut implementasi program penanggulangan kemiskinan.

“Mulai tahun ini Pemkot melibatkan anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), untuk mendata warga miskin. Anggota PKK, apalagi PKK tingkat kelurahan, jelas memahami kehidupan sehari-hari para tetangga mereka. Jadi data kemiskinan itu bisa lebih valid dan mudah di-updatesetiap bulannya,” terang Wali Kota.

Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sumilir Wijayanti, juga membeberkan hal senada. Sejak akhir tahun lalu, persiapan demi persiapan untuk menerjunkan ibu-ibu PKK dalam pendataan wilayah itu sudah dilakukan Pemkot.

“Kami sudah mengumpulkan perwakilan pengurus PKK dan menginformasikan perihal pendataan ini. Optimalisasi fungsi PKK ini diharapkan bisa mengetahui potret riil kemiskinan sampai ke tingkat lingkungan. Dalam jangka panjang juga bisa membantu pemutakhiran data melalui home visit,” urai Sumilir.

Menurut dia, keterlibatan PKK dalam pendataan warga miskin itu merupakan strategi efektif. Sebab jaringan organisasi kemasyarakatan yang terkenal dengan “10 program pokok” itu tersebar mulai kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.

“Pemutakhiran data lewat home visit akan dilakukan anggota PKK tingkat kelurahan. Selanjutnya mereka akan mengkomunikasikan hasil pendataan itu bersama Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK), sebelum diserahkan ke forum tingkat kecamatan. Nanti anggota PKK tingkat kecamatan akan membahas kembali data-data tersebut, sebelum dibawa ke tingkat kota.”

Bagi Sumilir, pelibatan PKK jelas membantu Pemkot dan anggota TPKK. Apalagi sejumlah regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, telah mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bengawan. “Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah juga mengamanatkan pemutakhiran seluruh data kemiskinan dilakukan sekali dalam dua tahun,” terangnya.

Tak heran, kini peran aktif anggota PKK tingkat kelurahan sangat dibutuhkan Pemkot, demi tersajinya data valid seputar kemiskinan di suatu wilayah. Meski Sumilir mengakui jika alokasi dana yang dikucurkan untuk pendataan tersebut tidak banyak, ia berharap hal itu tidak menjadi kendala.

“Anggarannya hanya bersifat stimulan. Tidak ada anggaran besar yang berimplikasi kepada pemberian honor. Pemutakhiran data setiap rumah dari kegiatan home visit hanya diberi stimulan Rp 10.000,” ungkap dia.

Kembali ke manajemen keroyokan yang selalu dikedepankan Pemkot, hanya kepedulian dan komitmen anggota PKK-lah yang menjamin pendataan ini bisa berlangsung lancar. “Kami juga ingin membangun spirit gotong-royong. Diharapkan pada 2020 sudah bisa dilakukan pemutakhiran data, sesuai target yang diharapkan,” kata Sumilir.

Ya, data adalah persoalan krusial. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Rohana pun mengakuinya. “Saat Basis Data Terintegrasi (BDT) digunakan pemerintah pusat sebagai dasar pemberian Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) kepada 31.947 warga Solo, banyak komplain yang bermunculan. Ada yang melaporkan jika penerima sudah pindah, meninggal atau tidak diketahui alamatnnya,” ungkap dia.

Bahkan pada awal 2017, imbuh Rohana, sekitar 5.000 penerima bantuan tidak jelas keberadaannya. “Setahun berikutnya bisa dikurangi menjadi 2.000-an. Tapi tetap saja ada yang tercecer,” katanya. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This