SURAKARTA – Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Senin (17/5/2021) dalam Rapat Evaluasi PPKM 4 – 17 Mei 2021, Di Ruang Manganti Praja Balai Kota Surakarta, mengingatkan semua pihak termasuk jajarannya, aparat dan masyarakat soal perkembangan Pandemi Covid 19 pasca Lebaran 1442 H.
Berlatar dengan merebaknya Covid 19 di salah satu RT di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari sebagai Klaster Buka Bersama yang hingga kini sudah berjumlah 25 penderita Covid 19, Gibran menginstruksikan untuk tetap waspada dan jangan terlena dengan zona hijau.
“Tidak semua zona hijau benar – benar hijau. Harus tetap dilakukan tracing di zona hijau. Tadi pagi saya lewat Pasar Burung dan Pasar Klitikan banyak yang tidak memakai masker. Kita harus meningkatkan kewaspadaan,” tegas Walikota Gibran.
Walikota menyatakan untuk SE berikutnya, akan diatur untuk karantina mandiri tidak diperbolehkan di kawasan yang padat penduduk. “Kalau ditemukan warga masyarakat yang positif Covid 19, segera bawa ke Donohudan. Ini berlaku sampai 31 MEI 2021,” tandasnya.
Perihal vaksinasi, Walikota minta vaksinasi untuk lansia segera dipercepat dan ditambah lantaran belum sesuai target. “Vaksinasi lansia bergerak Lambat. Populasi harus dinaikkan biar ada tambahan vaksin untuk lansia. Baru 39 ribuan Kurang 11 rb. Karena target 49 ribu,” katanya.
Gibran menginstruksikan para lurah dan camat untuk memperhatikan vaksinasi lansia di kelurahan dan puskesmas. “Go show terus dijalankan. Saya kuatkan di social media untuk go show di 17 puskesmas. PKK juga siap untuk membantu,” ucapnya.
Sementara, Kapolres Surakarta AKBP Ade Safri Simanjuntak mengatakan selain potensi pelanggaran prokes di Pasar Burung Depok dan Pasar Klitikan Notoharjo, kemungkinan adanya demo Solidaritas Palestina di sejumlah tempat yang menimbulkan kerumunan perlu diwaspadai. “Dari tim syber kami ada informasi adanya pengumpulan massa terkait solidaritas palestina. Kami siapkan penjagaan untuk itu selain adanya kegiatan di Depok dan Notoharjo,” kata Ade.
Selain itu, pihaknya juga tetap menyiagakan Pos Pengamanan Mudik diperpanjang sampai 24 Mei untuk mengantisipasi arus balik.
Kepala Dinas Kesehatan Surakarta, Siti Wahyuningsih mengatakan, untuk progres vaksinasi Covid 19 di Surakarta, 172 % vaksinasi pelayanan publik tercapai. Namun untuk lansia baru 72% dari target. Sedangkan dari populasi baru 50 % . “Kita diminta Kemenkes untuk menaikkan populasi sehingga bisa mendapatkan tambahan vaksin. Sekarang prioritas lansia. Harusnya tahap empat sdh masuk. Paling tidak 100 % dari target,” bebernya.
“Untuk vaksinasi lansia, kita kejar calaian lansia. Untuk lansia bukan KTP solo, saya setujui tapi bukan lansia baru artinya sudah tinggal lama di solo. Bukan lansia titipan. Kita perkuat hulunya. Terkait klaster Buka Bersama di Sumber, kami segera lanjutkan swab masal di Sumber,” ungkapnya.
Sekda Ahyani mengatakan, “Serapan vaksin kita tergantung dari lansia. Dari lurah camat bagaimana untuk jemput bola ke faskes terdekat. Vaksin lansia harus maksimal.”
Menurut Sekda, capaian vaksin lansia masih jauh dari harapan sehingga harus pro aktif karena kalau pencapaian vaksinasi lansia tidak sesuai prioritas, akan berdampak pada pembatasan jumlah vaksin yang diterima dari Pusat.
Perlu diketahui evaluasi pelanggaran PPKM di Kota Surakarta dari 4 hingga 17 mei 2021, telah dilaksanakan swab antigen pada 147 orang pada pos penyekatan dan hasilnya negatif.
Sedangkan tes antigen pada 572 pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan di Kota Surakarta diperoleh output 4 orang positif Covid 19 dan telah ditangani oleh tim Gugus Tugas Covid 19 Kota Surakarta.
Sementara itu dalam Pengarahan Presiden pada para kepala daerah seluruh Indonesia, di sela Rapat Evaluasi PPKM Kota Surakarta, baik Gubernur, Bupati dan walikota, Presiden Jokowi meminta kepala daerah mencermati angka covid bagaimana mengelola dan menurunkannya.
“Sisi ekonomi dan penanganan covid harus dikendalikan seimbang. Injak rem dan gas dengan pas,” kata Jokowi.
Untuk target ekonomi nasional di masa pandemi, presiden mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional diperoleh dari agregat pertumbuhan ekonomi di daerah. Presiden meminta semua daerah bersatu mendorong pertumbuhan ekonomi di tas 7 % berdasarkan capaian 10 daerah dengan pertumbuhan di atas 6 %.
Presiden RI Ke 7 tersebut meminta apa yang disampaikannya dijadikan basis data. “Semua berjalan beriringan ekonomi dan penanganan pandemi Covid 19,” jelas Joko Widodo.
