SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan mempercepat pemulihan ekonomi. Digitalisasi transaksi perdagangan dan retribusi pajak daerah menjadi salah satu terobosan dengan menggandeng perbankkan dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia ( BNI ).
Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, menandatangani MoU dengan Wakil Direktur Utama BNI, Adi Sulistyowati, Jumat (26/11/2021) di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam transaksi cashless dan transaksi lainnya di antaranya transaksi cashless di pasar tradisional, pajak daerah dan kegiatan ekonomi lainnya.
“Kita sosialisasi dan beri edukasi pada masyarakat agar terbiasa nantinya menggunakan sarana dan prasarana digital. Dalam percepatan pemulihan ekonomi nantinya semua terkoneksi dengan program smart city nya Kota Solo,” kata Gibran.
Dikatakannya, semua bank pemerintah maupun swasta nantinya memberikan dukungan pada Pemerintah Kota Surakarta dalam mengembangkan digitalisasi transaksi usaha dan PAD dari pajak.
Tak lepas dari program smart city, Kota Surakarta berkomitmen memberikan solusi terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui kerjasama dengan BNI Program BNI Smart City. Hal ini ditujukan untuk tata kelola kota dan kabupaten di Indonesia agar menciptakan efisiensi, memperbaiki peningkatan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Realisasi dukungan BNI dalam percepatan digitalisasi di daerah tersebut salah satunya diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman perihal Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan dan Dukungan Program Smart City untuk Pemerintah Kota Surakarta.
Selain itu ada pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Penyediaan Layanan Perbankan dalam Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) dan Retribusi Daerah. Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi menuturkan, percepatan digitalisasi di daerah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan & perluasan implementasi elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah dan untuk meningkatkan transparansi transaksi serta tata kelola, hingga mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Pada tahap awal, kerjasama ini akan diwujudkan melalui digitalisasi penerimaan daerah untuk mewujudkan penerimaan daerah yang lebih efektif, efisien dan transparan,” ujar Susi.
Susi melanjutkan, dalam rangka mendukung arahan dari Presiden Joko Widodo tersebut, BNI memberikan solusi enam konsep utama dalam Smart City, yaitu: Smart People, Smart Governance, Smart Infrastructure, Smart Environment, Smart Economy dan Smart Society.
Program Smart City BNI tidak hanya berfokus pada pengembangan Ekosistem pada Kabupaten/Kota tujuan. Namun, turut mendukung untuk program digitalisasi Kabupaten/Kota dimana perusahaan memberikan beberapa solusi bagi pemerintah Kota dan Kabupaten dengan bersinergi bersama BPD setempat.
Misalnya Solusi Pembayaran/Belanja Daerah (Internet Banking Corporate atau BNIDirect, SP2D Online, dan Virtual Account Debit), Solusi Penerimaan (e-PBB, e-PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi), BNI Marketplace yang membantu pemerintah kota/kabupaten dalam mempromosikan pariwisata daerah dan produk-produk UMKM dan memasarkan secara online. Serta Penyediaan uang elektronik (BNI Tapcash, LinkAja, dan QRIS) bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai atau cashless society.
Dalam kegiatan MoU tersebut juga diserahkan Piagam Rekor MURI soal “Digitalisasi Transaksi Pasar Tradisional Kepada Pedagang Terbanyak” yang diserahkan pihak MURI Ari Andriani yang diterima Walikota Gibran.
Selain itu juga diserahkan mockup Penyerahan Bina Lingkungan Pasar Klewer, 2 KUR BNI kepada pedagang Pasar Kadipolo dan Pasar Klewer dan penyerahan Xpora BNI KC Slamet Riyadi.
Di samping itu juga dilakukan simulasi transaksi QRIS dengan 2 pedagang dan simulasi menabung bank sampah oleh pedagang.
