Pemerintah Kota Surakarta mencatat sejarah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk pertama kalinya, porsi belanja langsung dalam APBD lebih besar dibandingkan dengan porsi belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan alokasi anggaran yang manfaatnya dirasakan masyarakat karena diperuntukkan membiaya pembangunan baik fisik maupun non fisik.
Anggota Badan Anggaran DPRD Surakarta, Honda Hendarto mengatakan total APBD 2017 yang disepakati antara legislatif dengan eksekutif sebesar Rp 1,8 triliun. Lebih dari setengahnya, yakni sekitar 57,5 persen adalah untuk belanja langsung. “Ini menandakan keberpihakan Pemerintah Kota Surakarta di bawah kepemimpinan Rudy-Purnomo terhadap kepentingan masyarakat semakin nyata,” kata Honda yang juga Ketua Komisi III DPRD Surakarta ini.
Walikota FX Hadi Rudyatmo mengatakan belanja tidak langsung yang di antaranya digunakan untuk sebagai belanja pegawai besarnya hanya sekitar Rp 771.7 miliar. Jumlah ini turun drastis hingga sekitar 35 persen dibandingkan dengan APBD 2016 yang jumlahnya mencapai 1,1 triliun. Turunnya belanja tidak langsung tersebut salah satunya dikarenakan pemindahan aset SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi. “Belanja langsung kita di APBD 2017 mencapai 1 triliun lebih,” kata walikota.
Belanja langsung APBD 2017 bahkan kemungkinan masih bertambah karena hingga pembahasan RAPBD selesai dilakukan DPRD Surakarta, dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum diketahui besarannya. Menurut Honda, meski sebagian besar pendapatan Kota Surakarta masih ditopang dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, namun Kota Surakarta memiliki komitmen untuk menggunakannya sebagai belanja langsung.
“Pendapatan dari perimbangan bantuan gubernur itu akan menambah total APBD tetapi peruntukkan sudah ditentukan dari Pemerintah Provinsi berdasarkan usulan dari Pemerintah Kota. Biasanya untuk belanja langsung, bisa sebagai belanja barang/jasa atau pun belanja modal tetapi tidak akan menambah porsi belanja tidak langsung,” kata Honda.
Belanja barang/jasa menempati porsi terbanyak penggunaan anggaran belanja langsung, mencapai 52 persen, disusul dengan belanja modal yang mencapai 43 persen. Porsi belanja modal yang besarnya mencapai Rp 443.319.552.000 mengindikasikan di tahun 2017 mendatang bakal banyak pembangunan jangka panjang. Nilai tersebut juga meningkat drastis, karena pada tahun 2016 porsi belanja modal hanya sekitar 34 persen.
“Belanja langsung sebagian besar digunakan untuk membiayai infrastruktur seperti pembangunan fly over yang 100 persen didanai APBD Kota Surakarta. Ada pula peningkatan jalan, perbaikan drainase, pembangunan RSUD, termasuk untuk program PKMS Silver yang tahun 2017 diadakan lagi,” jelas Honda.
Besarnya belanja modal dan juga belanja barang/jasa ini membuat kita optimis, perekonomian di Kota Surakarta akan kian bergairah. Ujungnya, kesejahteraan masyarakat yang didambakan akan bisa diwujudkan. Warga Surakarta harus Wasis, Waras, Wareg dan Mapan Papan. (***)
