Pengelolaan Medsos Pemerintah Ditekankan Lebih Objektif dan Berorientasi Publik

Pengelolaan media sosial di lingkungan pemerintah kini tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian strategis dalam membangun komunikasi publik yang efektif dan adaptif. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola Media Sosial yang diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di ruang digital merupakan wujud transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel. Melalui media sosial, pemerintah tidak hanya dituntut bekerja optimal, tetapi juga mampu mengomunikasikan kinerja secara jelas dan mudah dipahami masyarakat.

“Media sosial menjadi sarana penting untuk menjembatani antara apa yang telah dilakukan pemerintah dengan apa yang diterima masyarakat. Di sinilah peran komunikasi publik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta dalam arahannya menekankan bahwa kunci utama pengelolaan media sosial pemerintah terletak pada objektivitas serta kemampuan melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Aparatur diingatkan agar tidak terjebak pada perspektif internal semata.

“Dalam membuat konten, sudut pandang masyarakat harus menjadi prioritas. Pesan yang disampaikan harus rasional, sederhana, dan mudah dipahami,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat kerap lebih mempercayai figur tertentu dibandingkan institusi resmi. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk menghadirkan komunikasi yang transparan, relevan, dan konsisten.

Wali Kota juga menambahkan bahwa aspek estetika dalam konten bukan lagi faktor utama. Yang lebih penting adalah kejelasan pesan, ketepatan sasaran, serta kemampuan konten menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Pemerintah pun berkomitmen untuk merespons berbagai masukan publik secara rasional, cepat, dan terkoordinasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin mampu mengoptimalkan media sosial sebagai kanal komunikasi publik yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.