Rapat Solo Raya Bahas Data JKN, Pemkot Surakarta Pastikan Warga Tak Tercerai dari Layanan

Pemutakhiran data sosial-ekonomi menjadi fokus rapat koordinasi lintas daerah Solo Raya yang digelar di Balai Kota Surakarta pada 11 Juli 2025. Agenda ini digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Cakupan kepesertaan JKN secara nasional telah mencapai 98,3% dari total penduduk. Meski demikian, masih terdapat persoalan data, seperti 4.414 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Surakarta yang tercatat nonaktif. Kondisi ini menuntut sinkronisasi data lintas instansi agar layanan kesehatan tetap menjangkau warga yang berhak.

Plh Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Tulus Widajat, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan validasi data secara objektif dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami proses dan hak mereka dalam sistem jaminan sosial.

Rapat ini menegaskan arah pembangunan nasional 2025–2029 yang mendorong integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Pemerintah Kota Surakarta berharap melalui data yang akurat, program jaminan sosial dapat berjalan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.