11-11-2026
WIB
Ardymulya Iswardani
09-11-2026
15:05:13 WIB
SURAKARTA – Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, bersama PT Pertamina Patra Niaga meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Laweyan, Kota Surakarta, Senin (9/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dan penjualan kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal.
Dalam tinjauan lapangan tersebut, Wali Kota didampingi Sales Branch Manager (SBM) Yogyakarta IV Fuel PT Pertamina Patra Niaga, Dany Sanjaya Putra, serta jajaran Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta bersama Pertamina melakukan pemantauan terhadap praktik pembelian BBM bersubsidi yang diduga dilakukan secara tidak wajar, termasuk menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan bahwa peninjauan ini merupakan bentuk respons Pemkot Surakarta terhadap keluhan masyarakat yang merasa terbebani akibat dugaan praktik penjualan kembali BBM bersubsidi dengan harga lebih tinggi.
“Kami hadir bersama Pertamina, rekan-rekan dinas perdagangan, merespons banyaknya aduan masyarakat yang terbebani karena harus membeli Pertalite di luar SPBU seharga Rp15.000, padahal harga subsidi pemerintah adalah Rp10.000. Jangan sampai barang subsidi ini disalahgunakan,” ungkap Respati.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Surakarta akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penertiban terhadap pelaku yang terbukti menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat empat SPBU di Kota Surakarta yang secara khusus menjadi perhatian pengawasan.
“Kami akan tindak tegas pelaku langsir yang kedapatan memodifikasi motor, tangki, dan lain-lain untuk menimbun BBM. Tadi ada data 4 SPBU di Solo yang secara khusus kita pantau. Ke depan, kami akan membuat Surat Edaran dari Dinas Perdagangan guna melarang pedagang eceran menjual BBM bersubsidi,” tegasnya.
Dari pihak Pertamina, Dany Sanjaya Putra menjelaskan bahwa pengawasan penyaluran BBM bersubsidi terus diperketat melalui penerapan sistem digitalisasi. Pembelian Pertalite dan Solar telah menggunakan QR Code statis untuk mempermudah pengendalian serta pemantauan penyaluran BBM di SPBU.
“Saat ini kami sudah melakukan penertiban penyaluran Pertalite dan Solar, semuanya menggunakan QR Code statis sehingga kontrol dan monitoringnya menjadi jauh lebih mudah bagi kami dan pihak SPBU. SPBU juga dilarang keras melayani pembelian yang berulang-ulang, terlebih kepada kendaraan yang tangkinya terindikasi dimodifikasi,” jelas Dany.
Dany juga menyampaikan batas maksimal penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang dirujuk dari regulasi BPH Migas. Untuk kendaraan roda dua, pembelian dibatasi maksimal 10 liter per hari. Sementara itu, kendaraan roda empat untuk Pertalite maksimal 120 liter per hari.
Adapun untuk Solar, batas penyaluran bagi kendaraan roda empat pribadi maksimal 60 liter per hari, angkutan barang 80 liter per hari, serta kendaraan roda enam atau lebih sebanyak 200 liter per hari. Ia turut memastikan bahwa pasokan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam kondisi aman dan lancar.
Melalui koordinasi dan pengawasan bersama Pertamina, Pemkot Surakarta berupaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan subsidi sekaligus menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak menerima.