Ardymulya Iswardani
03-09-2026
13:29:53 WIB
SURAKARTA – Wali Kota Surakarta Respati Ardianto bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto menghadiri kegiatan APEKSI yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Surakarta, Kamis (3/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum lokakarya keprotokolan yang membahas pentingnya profesionalisme, integritas, kreativitas, dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Bima Arya menyampaikan keynote speech mengenai strategi menyelenggarakan event pemerintahan yang inspiratif dan berdampak. Ia menekankan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran publik harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap detik itu adalah momentum untuk memberikan inspirasi dan berdampak,” ujar Bima Arya.
Bima Arya menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan seremoni. Setiap detail kegiatan, mulai dari konsep, target peserta, waktu pelaksanaan, tata ruang, pengisi acara hingga publikasi, perlu dirancang secara matang.
Menurutnya, kegiatan pemerintah tidak boleh hanya diselenggarakan untuk menggugurkan kewajiban administratif. Sebaliknya, setiap event harus memiliki goal atau sasaran yang jelas sehingga penggunaan anggaran rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip low budget, high impact. Keterbatasan anggaran, menurut Bima, bukan alasan untuk menghasilkan kegiatan yang monoton. Kreativitas dan kemampuan membaca situasi justru dapat menjadi kunci untuk menciptakan kegiatan dengan dampak yang lebih besar.
“Budget itu relatif, tetapi acara berkualitas itu absolut,” tegasnya.
Dalam paparannya, Bima Arya membagikan pengalaman selama memimpin Kota Bogor, termasuk dalam mengembangkan konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Musrenbang, misalnya, dikemas dengan konsep town hall meeting yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan. Pemerintah juga membuka informasi mengenai perencanaan anggaran kepada publik.
Menurut Bima, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kebijakan besar, tetapi juga melalui cara pemerintah menjalankan setiap kegiatan secara terbuka, profesional dan bertanggung jawab.
Ia juga mencontohkan sejumlah kegiatan yang diselenggarakan di lokasi tidak biasa, seperti di bawah jembatan maupun di atas kapal. Menurutnya, konsep out of the box tidak selalu membutuhkan biaya besar.
“Out of the box belum tentu berbanding lurus dengan biaya,” katanya.
Selain kreativitas, momentum juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah event. Bima mencontohkan kegiatan APEKSI di Bali pada masa pandemi Covid-19 yang dirancang untuk memberikan pesan bahwa aktivitas masyarakat dan ekonomi mulai kembali bergerak.
Para kepala daerah hadir di ruang publik sekaligus mengunjungi pelaku UMKM. Kehadiran tersebut tidak hanya memberikan pesan psikologis, tetapi juga dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Momentum itu penting. Membuat event juga harus menghitung momentum,” ujarnya.
Bima Arya menekankan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tidak dapat dibebankan hanya kepada bagian protokol atau satu organisasi perangkat daerah.
Seluruh pihak perlu memiliki rasa memiliki terhadap kegiatan. Ego sektoral harus dihilangkan karena keberhasilan sebuah event merupakan hasil kerja bersama.
Ia juga membuka ruang kolaborasi antara aparatur sipil negara dan tenaga profesional dari luar pemerintahan sepanjang tetap mengikuti aturan dan tidak mengabaikan peran ASN.
“Keyword-nya adalah kolaborasi,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap unsur dapat menjalankan peran sesuai keahlian masing-masing, mulai dari perencanaan, teknis kegiatan, pelayanan tamu, komunikasi publik, dokumentasi hingga publikasi.
Dalam konteks keprotokolan, Bima Arya menyebut protokol memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu wajah kepala daerah.
Menurutnya, tugas protokol bukan sekadar mengatur tempat duduk, jadwal atau susunan acara. Protokol juga harus mampu menjadi warning system bagi pimpinan.
Protokol harus berani mengingatkan kepala daerah apabila terdapat persoalan terkait waktu, tata acara, pelayanan tamu maupun detail teknis lainnya.
Bima mencontohkan penyelenggaraan event olahraga, khususnya lomba lari. Ketepatan waktu menjadi sangat penting karena peserta telah mempersiapkan diri berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
Keterlambatan kepala daerah dalam melakukan flag off, misalnya, dapat mengganggu keseluruhan rangkaian kegiatan. Karena itu, protokol harus memiliki keberanian untuk mengingatkan pimpinan.
“Protokol harus tegas dan humanis,” kata Bima.
Bima Arya juga memberikan perhatian pada aspek pelayanan tamu. Menurutnya, tamu kepala daerah harus mendapatkan pelayanan yang baik sejak kedatangan, termasuk penyambutan, penginapan, kebutuhan pribadi hingga pendampingan selama kegiatan.
Peran liaison officer (LO) juga dinilai penting. Seorang LO idealnya memahami latar belakang, kebiasaan dan kebutuhan tamu sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih personal dan profesional.
Selain pelayanan, aspek visual atau optik kegiatan juga menjadi perhatian. Tata letak podium, panggung, layar, pencahayaan hingga posisi kamera akan menentukan bagaimana sebuah kegiatan terlihat ketika dipublikasikan melalui foto maupun video.
“Optik itu penting,” ujarnya.
Pemilihan pembawa acara dan pengisi kegiatan juga harus disesuaikan dengan karakter event. MC untuk kegiatan formal tentu memiliki karakter yang berbeda dengan kegiatan yang ingin menghadirkan suasana santai, ceria maupun jenaka.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardianto menyampaikan bahwa lokakarya keprotokolan menjadi penting karena pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang sama dalam membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat.
Menurut Respati, protokol merupakan wajah kepala daerah. Karena itu, profesionalisme dan integritas harus melekat dalam pelaksanaan tugas keprotokolan.
“Protokol ini menjadi wajahnya kepala daerah,” ujar Respati.
Respati juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik melalui berbagai aspek, termasuk bagaimana pemerintah menyelenggarakan kegiatan dan menyampaikan manfaat pekerjaan pemerintah kepada masyarakat.
Ia memberikan contoh penyelenggaraan event olahraga di Kota Surakarta. Pemerintah daerah perlu mampu menjelaskan kontribusi dan dukungan yang diberikan terhadap sebuah kegiatan agar masyarakat memahami bahwa penyelenggaraan event merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.
Karena itu, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam kerja keprotokolan.
Respati mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang luas. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menyampaikan pesan secara tepat, terbuka dan relevan.
Penyelenggaraan kegiatan pemerintah juga harus dapat menunjukkan manfaat yang dihasilkan.
“Impact, dampak harus bisa terukur dari selesainya sebuah event kegiatan,” kata Respati.
Dengan demikian, keberhasilan sebuah kegiatan tidak hanya dinilai dari terlaksananya acara, tetapi juga dari seberapa jauh kegiatan tersebut memberikan manfaat, membangun kepercayaan dan menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Respati sekaligus memperkenalkan arah pengembangan Kota Surakarta menuju konsep 2030 Wellness City.
Ia mengajak para peserta kegiatan untuk tidak hanya menikmati kuliner dan wisata belanja di Solo, tetapi juga merasakan konsep Jawa Wellness yang sedang dikembangkan di Kota Surakarta.
Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan maupun tamu pemerintahan yang berkunjung ke Kota Surakarta.
Kegiatan APEKSI di Surakarta tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Kepala Bagian Protokol Provinsi DKI Jakarta Firman Syah Rashid, CEO Good News From Indonesia Wahyu Aji, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan peserta lokakarya dari berbagai wilayah Indonesia.
Lokakarya menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai bagaimana keprotokolan dapat berkembang dari fungsi administratif menjadi bagian strategis dalam membangun citra pemerintah daerah.
Pada akhir kegiatan, Wali Kota Surakarta Respati Ardianto bersama Wamendagri Bima Arya, jajaran APEKSI, narasumber dan peserta melakukan foto bersama sebagai penutup rangkaian lokakarya keprotokolan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah didorong menghadirkan kegiatan yang tidak berhenti pada seremoni, tetapi mampu memberikan inspirasi, membangun kepercayaan publik dan menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat.
| Hari Ini | : | 49 | ||
| Kemarin | : | 938 | ||
| Bulan Ini | : | 2924 | ||
| Total | : | 417709 |
