Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo menerima kunjungan kerja dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, di Rumah Dinas Walikota Loji Gandrung, Jumat (5/4/2019). Rombongan yang berjumlah 5 dipimpin oleh Helmizar selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Walikota didampingi Inspektorat, Dinas Pendidikan dan BPPKAD Kota Surakarta.

Helmizar menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan ini yaitu mengkaji pelaksanaan dan pendataan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu, menerima masukan-masukan dari Walikota berkenaan dengan BOS.

Walikota dalam sambutannya mengatakan negara hadir dalam program-program pemerintah di bidang pendidikan, salah satunya dengan adanya BOS. BOS diterapkan dengan pemantauan, jadi kalau ada kesalahan bisa dibenahi.

Dalam diskusi tersebut, Walikota menyampaikan beberapa usulan kelengkapan dewan yang baru. Usul tersebut diantaranya, tahun ajaran dan tahun anggaran disamakan sehingga peluang untuk melakukan korupsi menjadi kecil. Masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) kebanyakan tidak tepat sasaran, karena di Solo sudah ada SK Gakin, di mana penerima SK Gakin Mendapat Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

Sebelum acara diakhiri, para peserta kunjungan kerja melakukan sharing kepada dinas terkait seperti apa yang menjadi agenda utama dari kunjungan kerja kali ini. Acara ditutup dengan dilakukannya pemberian cindera mata dari Pemerintah Kota Surakarta serta foto bersama.