Wakil Walikota Surakarta Menghadiri Acara Peresmian Dan Launching Pojok Baca Digital (POCADI)
October 27, 2021 10:24
Walikota Gibran Hadiri Talkshow”NGOPI” Technolink Bergerak Untuk Indonesia Tangguh
October 27, 2021 13:09

Dampingi Menko Muhadjir Effendy, Walikota Gibran Tekankan Pemerintah Kota Siap Percepat Penataan Kawasan Kumuh

Surakarta-Bertempat di Bale Tawangarum, Rabu (27/10), Walikota Surakarta mendampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam kegiatan rapat koordinasi tindak lanjut pembangunan rumah sederhana di kawasan Semanggi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Menko Muhadjir telah meninjau lokasi kawasan kumuh di Solo pada 2 September 2021 lalu. 

Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming menyatakan Pemerintah Kota siap untuk mempercepat penataan kawasan kumuh khususnya di wilayah Semanggi. Ia menjelaskan masih ada sisa hunian yang belum tercover serta masih adanya Pasar Ayam di wilayah semanggi yang dapat mempengaruhi kualitas air dan potensi wilayah kumuh.

“Saya hanya menyampaikan masih ada beberapa hunian yang belum tercover. Selain itu di Semanggi ada Pasar Ayam yang bisa mempengaruhi kualitas air disana. Selain itu juga perlu dukungan pembangunan Mako Brimob di wilayah Semanggi,” jelasnya.

Menko PMK, Muhadjir Effendy menyatakan kunjungannya ini ingin memastikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berjalan dan Kota Solo mencapai 0 kawasan kumuh.

“Ya harus nol (kawasan kumuh) nanti. Solo harus jadi model yang nanti kita harapkan ini menjadi semacam prototipe untuk menyelesaikan persoalan pemukiman kumuh di daerah lain,” jelasnya.

Ia mengatakan saat ini program sudah mulai berjalan dan menargetkan penataan kawasan kumuh Kota Solo rampung di tahun 2022. Sumber dana tersebut, antara lain berasal dari program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan yang digandeng pemerintah.

“Sudah jalan, kita harapkan 2022 sudah selesai semua. Pokoknya saya menyanggupi beberapa yang nanti akan segera saya percepat, termasuk membantu mencarikan sumber dari CSR untuk pembangunan rumah layak huni, itu yang tidak bisa didanai kementerian terkait, terutama PUPR, karena jumlahnya lebih banyak,” katanya.

Muhadjir menjelaskan bahwa penataan kawasan kumuh penting dilakukan. Hal ini merupakan langkah awal untuk pengentasan kemiskinan.

Comments are closed.