SURAKARTA – Wakil Walikota Surakarta, Teguh Prakosa, Kamis (4/11/2021), di Aula Dinas Kesehatan Pemkot Surakarta, membuka sekaligus memberikan arahan pada para direksi dan manajer serta perwakilan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) dalam rangka penataan pengelolaan perusahan di lingkungan BUMD Kota Surakarta.
Dalam arahannya yang dihadiri Asisten Perekonomian, narasumber BPKP Provinsi Jawa Tengah ( Sri Mujiati dan Purwani ), Teguh mengatakan, BUMD harus mampu berjuang di tengah gempuran perusahaan swasta yang berstrategi menarik minat konsumen dengan packaging yang menarik dan branding yang menarik serta mudah diingat.
“Kalau BUMD nya sehat apalagi berkembang pesat, beban APBD Kota Surakarta hampir tidak ada. Bahkan pendapatan BUMD bisa menambah PAD Kota Surakarta. Maka dari itu, BUMD paling tidak 3 tahun mendatang tetap bisa sehat dan tak ketinggalan pula harus berkreasi dan berinovasi,” terangnya.
Diungkapkan Teguh, mulai 2004, BUMD mulai bisa dikatakan berubah menjadi profesional. Walaupun belum efektif dan efisien karena masih banyak titipan dalam hal rekrutmen pegawai atau pimpinan.
Manajemen BUMD pada saat – saat awal reformasi masih belum bisa dikatakan sehat karena profesionalitas belum ada sepenuhnya.
Pada saat sekarang, dengan digitalisasi hampir segala bidang, Wakil Walikota Teguh Prakosa meminta para pimpinan dan direksi BUMD Surakarta berbenah dengan menerapkan digitalisasi semua lini di perusahaan masing – masing.
“Harapannya pada kesempatan workshop kali ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mulai membangun manajemen yang sehat. Ewuh pakewuh, pertemanan harus kita sisihkan dulu, karena dalam perusahaan tidak ada kata lain selain profesionalisme dan mengikis faktor relasi ataupun kekeluargaan,” kata Teguh.
Hal tersebut dimaksudkan Teguh supaya komitmen seluruh stakeholder BUMD bisa dijaga terhadap berbagai gangguan atau handcap yang bisa membuat BUMD tidak sehat.
Dengan start yang baik, Wawali meminta makin tahun kebocoran dikurangi, kemudian dari sisi kebutuhan SDM sudah kapabel. Harapannya honor atau gaji disesuaikan dengan profesionalisme dan jangan disamaratakan.
“Harapan kami, dengan walikota yang baru, yang muda dan energik harus kita imbangi karena kita yang di Solo ini menjadi sorotan di tingkat pusat karena apa yang kita inginkan bisa mendapatkan peluang lebih besar. Ini merupakan kesempatan yang baik yang harus dimanfaatkan dengan tata kelola, manajemen yang benar – benar berintegritas, profesional serta berdedikasi, loyal supaya selalu berkembang sekaligus menjadi rujukan perusahaan – perusahaan daerah di luar Kota Surakarta,” pungkas Teguh.
Sementara, Kabag Perekonomian Arif Handoko, menjelaskan, maksud digelarnya workshop tersebut untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik / GCG ( Good Corporate Governance ) dalam pengurusan BUMD.
“Tujuan workshop untuk menjadikan GCG sebagai landasan operasional dalam rangka mencapai tujuan BUMD dengan menerapkan prisnsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajaran,” tukas Arif.
GCG mesti diterapkan pada BUMD supaya tujuan BUMD tercapai dan memiliki daya saing yang kuat karena nilai – nilai BUMD mencapai titik optimal.
Peran GCG mampu mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi serta meningkatkan kemandirian organ BUMD.
Selain itu, mampu mendorong organ BUMD ( pemilik modal / pemegang saham, dewan pengawas dan direksi ) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai – nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.
Kontribusi BUMD dalam meningkatkan perekonomian daerah bisa terwujud apabila GCG bisa diterapkan.
Iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional salah satunya bisa tercipta berkat BUMD yang sudah menerapkan GCG.
Sementara, langkah – langkah yang harus dilalui BUMD dalam menerapkan Good Corporate Governance yakni dengan menerapkannya secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; GCG dijadikan landasan operasional dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independen dan kewajaran; meningkatkan komitmen dan peran organ BUMD ( dalam mendukung kinerja BUMD melalui penguatan peran, fungsi dan kemandirian organ )
