SURAKARTA – Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta, Rabu (8/12/2021) menyabet Perpamsi Award, Sebuah perhargaan bergengsi Tingkat Nasional dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia dalam kegiatan Musyawarah Nasional PDAM di Ballroom Hotel Sunan Surakarta.
Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka menerima langsung penghargaan tersebut bersama dengan perwakilan PDAM Kota Bandung dan Balikpapan.
Menanggapi penghargaan yang diterimanya tersebut, Gibran menyampaikan Terima Kasih atas kepercayaan Perpamsi menggelar MAPAMNAS XIV di Kota Surakarta yang kedua kalinya sebagai tuan rumah.
“Semoga lebih banyak kegiatan yang diselenggarakan di Kota Solo sehingga mempercepat pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid 19,” kata Walikota Gibran.
Mapamnas XIV yang mengusung tema “Ketahanan Iklim Dan PDAM Menjamin Pasokan Air Aman Tahun 2024”, menurut Gibran, adalah untuk mengingatkan bahwa sistem penyediaan air minum yang selama ini dilakukan harus dikaji ulang untuk memastikan ketahanan dan keamanan air minum dari ancaman perubahan iklim.
Selain itu supaya BUMD air minum dapat menerapkan program manajemen risiko yang ( RPAM ) guna memastikan pasokan air yang aman bagi para pelanggan.
Perumda Air Minum Kota Surakarta, sebutnya, merupakan salah satu BUMD yang mengelola air minum dan air limbah. Dari kedua lini bisnis tersebut bisa memberikan keuntungan yang positif.
Beberapa PDAM memiliki kekhawatiran pada pengolahan air limbah karena akan membebani finansial perusahaan tersebut.
Pada kenyataannya pengelolaan air limbah dapat memberikan kontribusi positif baik dalam hal finansial maupun lingkungan.
“Saya mengharapkan, hal tersebut dapat menjadi motivasi PDAM lainnya dalam pengelolaan air minum dan air limbah yang dapat mendukung program pemerintah 100-0-100 ( pemenuhan 100 % akses layak air minum pengurangan kawasan kumuh menjadi 0 % dan pemenuhan 100 % akses sanitasi layak ),” kata Walikota Gibran.
Gibran mengharapkan MAPAMNAS mampu memberikan kontribusi positif terhadap manajemen pasokan air minum Indonesia pada umumnya dan Kota Surakarta pada khususnya.
Sementara, Ketua Perpamsi, Rudie Kusmayadi dalam sambutannya, menyebutkan, Musyawarah nasional Perpamsi yang digelar tiap 4 tahun merupakan ajang untuk mengevaluasi kinerja tahun – tahun sebelumnya dan merancang strategi program kerja untuk 4 tahun ke depan.
Disampaikannya, salah satu indikator PDAM adalah kinerja dalam melayani masyarakat dalam penyediaan air minum. Dari 387 PDAM di seluruh Indonesia, 65 % diantaranya berkinerja baik atau sehat.
“Target pada tahun 2024 semua pasokan air minum PDAM seluruh Indonesia dipastikan aman untuk dikonsumsi. Semua persoalan akan kita selesaikan diantaranya soal advokasi dan konflik air minum,” katanya.
Untuk menyehatkan PDAM, perlu dibenahi persoalan SDM, karena yang paling tinggi dari hasil pemeriksaan kinerja PDAM yang kurang sehat atau sakit itu yaitu inefisiensi pengelolaan.
Kalau pengelolaan tidak efisien, bisa dipastikan pengelolanya kurang bagus. Sehingga program utama Perpamsi pun fokus pada peningkatan kemampuan SDM.
Tapi belum tentu mereka ini tidak mampu atau apa, tapi lebih kepada persoalan knowledge dan skill. Seperti tidak bisa menyajikan laporan keuangan, berarti bukan SDM-nya yang tidak mau, tapi mungkin dia kurang mendapat petunjuk dan kurang pengetahuannya.
Sementara, Direktur jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti yang membuka kegiatan MAPAMNAS XIV menyampaikan apresiasi kepada Perpamsi atas penyelenggaraan MAPAMNAS dan USAID IUWASH yang telah membantu menyusun aplikasi SIM dari RPAM ( Rencana Pengamanan Air Minum ) ini.
Seperti amanah dari UUD 1945 soal penyediaan akses air minum layak dalam rangka pemenuhan hak asasi rakyat atas air merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi negara.
Hal tersebut sering disampaikan pada saat judicial review terkait UU. Selalu diingatkan bahwa air yang menyediakan adalah negara. Amanah ini juga dituangkan di dalam RPJMN tahun 2020 -2024 yaitu target penyediaan target air minum layak pada 2024.
“Pada tataran operasional target operasional pemenuhan air minum ini merupakan salah satu agenda Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tahun 2030. Yaitu 100 % smart living yaitu hunian cerdas ( airnya ada, sampah terurus, aman dan berkelanjutan ) di tahun 2030. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan target Sustainable development goals,” katanya.
Pada poin keenam, menjamin keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi bagi semuanya bagi semuanya pada 2030.
UU no 23 tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk salah satunya sub bidang air minum.
Menyikapi karakteristik tugas konkuren tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan SPAM memerlukan dukungan berbagai pihak. Baik dari Pusat, Pemda dan stakeholder lainnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan seluruh perusahaan daerah air minum (PDAM) di dalam negeri mencapai klasifikasi sehat pada 2030.
Soal akses air minum, berdasarkan data BPS 2020, cakupan penyelenggara air minum Indonesia, 90,21 %, namun masih terdapat gap 9,79 %.
Untuk mencapai target 2024 masih ada kekurangan. Melihat capaian air minum aman, pada 2020 baru 11,9 % padahal target sekitar 15 %.
Adapun, peningkatan jumlah sumber daya manusia (SDM) berkualitas dinilai menjadi kunci. Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, saat ini jumlah PDAM sehat baru mencapai 62 persen atau 387 unit, sedangkan 98 PDAM divonis kurang sehat dan 52 PDAM dinilai sakit.
“Artinya pekerjaan rumah yang cukup banyak dan kami tidak bisa menganggap ini bisa berjalan sendiri tanpa ada intervensi dari segala pihak. Bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga stakeholders terkait,”
Dia mengatakan setidaknya persentase PDAM sehat dapat mencapai 85 persen pada 2030. Menurutnya, hal tersebut penting agar target persentase akses air minum aman 100 persen.
