Solo menjadi salah satu kota di Indonesia yang menerapkan konsep smart city (kota pintar). Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam mengusung konsep tersebut, sudah diaplikasikan hingga ke tingkat kantor-kantor kelurahan se Surakarta.
Konsep smart city merupakan cara inovatif yang dilakukan sebuah ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan serta guna meningkatkan kualitas hidup warga kota.
Smart city merupakan program pemerintah pusat yang melebar pada ‘Gerakan Menuju 100 Smart City’ untuk mewujudkan keinginan menjadi Digital Nation.
Tahu nggak, di Surakarta, penerapan konsep itu juga sudah berlaku di seluruh kelurahan, termasuk di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Solo. Sekarang ini, sudah era digital, maka teknologi digital, menjadi keharusan dalam proses pelayanan warga Nusukan, terutama pelayanan dokumen administrasi kependudukan (adminduk).
Seperti saat masuk ke kantor kelurahan, warga Nusukan langsung disapa dengan ramah oleh petugas yang berjaga. Petugas menanyakan keperluan warga dan akan diarahkan untuk memanfaatkan anjungan mesin antrean yang ada di samping kiri pintu masuk.
Di layar anjungan mesin antrean, tersedia pilihan pelayanan seperti, kependudukan, pensiun, warga miskin (Gakin), lain-lain. Konsep digital yang sudah diberlakukan, memudahkan pelayanan, termasuk pelacakan ketika ada aduan dari warga.
Smart city memiliki 6 pilar penting, yaitu smart environment, smart economy, smart branding, smart government, smart society dan smart living.
Nah, apa yang diaplikasikan di Kelurahan Nusukan, menjadi bagian dari smart government, dimana memastikan pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik dan transparan.
Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), menjadi penunjang penting dalam pelayanan warga. Keberadaan kamera pantau atau CCTV yang dimiliki Kelurahan Nusukan di 11 titik, memudahkan pelacakan aduan warga. CCTV yang sudah terhubung dengan smartphone, menjadi perangkat yang sangat berguna.
Kehadiran teknologi digital, juga mengubah budaya kerja yang ada di Kelurahan Nusukan. Setidaknya sumber daya manusia yang ada merasa perlu meningkatkan kapasitas guna menguasai teknologi digital.
Sedikitnya ada 3 loket pelayanan yang masing-masing terdapat satu orang petugas yang siap melayani semua keperluan warga. Pelayanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan warga, yang biasanya mengurus layanan kependudukan berupa kelahiran, perpindahan keluar, kedatangan, kematian, kartu keluarga (KK) serta perubahan data kependudukan. Semua pelayanan itu tanpa dipungut biaya alias gratis.
Sementara untuk sumber daya manusia yang disiapkan untuk transformasi digital di Kelurahan Nusukan, juga cukup terampil. Terbukti, saat menerima warga yang masih memiliki KK lama, dengan kapasitas yang dimiliki, petugas di loket penerima layanan, sigap dan cepat memroses kebutuhan warga dalam pengurusan KK lama menjadi KK yang baru.
Pemerintah pusat banyak memberikan ruang dan kesempatan agar pemerintah daerah bisa berinovasi dengan leluasa terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digital. Maka Pemkot Surakarta dalam rangka digitalisasi, menerapkan birokrasi berbasis digital menuju smart governance yang sudah berjalan sampai di tingkat kelurahan.
Smart Governance merupakan tata kelola Pemkot Surakarta yang menghasilkan business process yang lebih efektif, cepat, efisien, komunikatif dan inovatif. Terobosan yang dilakukan Pemkot Surakarta memiliki ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta), yang terintegrasi dengan layanan aduan pada medsos dan WA lapor Mas Wali.
